KEBUMEN – Upaya percepatan penanganan perumahan, khususnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penyelesaian backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan kebutuhan) perumahan masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Kebumen. Hingga saat ini, tercatat 13.660 unit RTLH dan sekitar 5.287 unit backlog perumahan di Kebumen, menunjukkan tingginya kebutuhan akan intervensi pemerintah.

Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen pada Sabtu, 19 Juli 2025. Kedatangan Wamen disambut hangat oleh Bupati Lilis Nuryani dan Wakil Bupati Zaeni Miftah di Pendopo Kabumian, turut hadir mantan Bupati Mohamad Yahya Fuad. Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Boedyo Darmawan, Forkopimda Kebumen, jajaran Sekretariat Daerah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, serta perwakilan dari Bank Jateng dan Bank BTN Cabang Kebumen.

"Kami atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kebumen menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri dan rombongan. Kunjungan ini merupakan kehormatan dan semangat baru bagi kami, khususnya dalam upaya mempercepat pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman," ujar Bupati Lilis Nuryani dalam sambutannya.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengajukan usulan perbaikan atau pembangunan rumah baru untuk penghuni RTLH ke Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman, khususnya untuk Tahun Anggaran 2026. Selain itu, Pemkab juga tengah mengembangkan skema Kredit Bangun Rumah di Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, dengan prototipe rumah sederhana tipe 22 seharga Rp88.539.096,- dan tipe 30 seharga Rp100.275.241,-.

Bupati Lilis menambahkan harapannya agar kunjungan ini memberikan dukungan lebih lanjut terhadap program perumahan di Kebumen, terutama dalam penanganan RTLH dan fasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian krusial dalam pencapaian misi Kebumen 2025-2029 untuk mewujudkan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan ramah lingkungan.

Pada Tahun Anggaran 2026, sektor perumahan menjadi salah satu dari lima prioritas pembangunan daerah, dengan pagu indikatif sekitar Rp5 miliar. Program strategis yang akan dijalankan meliputi:

 * Program Pengembangan Perumahan: Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).

 * Program Kawasan Permukiman: Fokus pada penataan permukiman kumuh di bawah 10 hektar.

 * Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh: Upaya pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru.

 * Program PSU (Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum): Peningkatan akses terhadap sarana dasar seperti sanitasi, transportasi, air limbah, dan jaringan drainase.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lilis Nuryani juga menyampaikan usulan agar harga rumah subsidi di Kebumen, mengingat statusnya sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah, dapat diturunkan di bawah Rp100 juta dan memungkinkan pembangunan di atas tanah milik sendiri, bukan tanah pengembang. Usulan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kebumen Tahun Anggaran 2026 pun diserahkan secara langsung dari Bupati kepada Wamen.

Wamen Fahri Hamzah dalam sambutannya menyoroti masalah ketimpangan dan kemiskinan di Kebumen. "Mari kita akhiri ketimpangan. Ternyata Kabupaten Kebumen ini paling miskin di Jateng," tegas Fahri. Ia menyampaikan bahwa perumahan adalah salah satu instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Fahri Hamzah memaparkan tiga inti program yang diusung kementeriannya:

 * Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun: Presiden telah menyetujui program renovasi 2 juta rumah setiap tahun, terutama di desa-desa. Skema lama BSPS akan digunakan, di mana setiap rumah menerima Rp21,8 juta. Dana ini dialokasikan untuk persiapan (Rp1,8 juta), pemilik rumah (Rp2,5 juta), dan material bangunan (Rp17,5 juta). Wamen menekankan pentingnya kerja sama dengan koperasi untuk pengadaan bahan bangunan guna membangun rantai ekonomi, serta memprioritaskan sanitasi yang sehat dan kelengkapan rumah ("aladin": alas, dinding, atap).

 * Restorasi dan Renovasi Kawasan: Program ini akan fokus pada 1.000 kawasan pesisir yang akan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan anggaran sekitar Rp20-22 miliar per kawasan.

 * Mengatasi Backlog Antrean Rumah: Untuk mengatasi sekitar 10 juta backlog, Wamen mengusulkan pembangunan rumah vertikal, khususnya di daerah padat penduduk.

Menurut Fahri, salah satu masalah utama perumahan di Indonesia adalah harga rumah yang mahal.

IMG-20250719-WA0020.jpg IMG-20250719-WA0027.jpg IMG-20250719-WA0013.jpg