Program Rehab Warung UMKM di Kebumen Mulai Direalisasikan

KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen tengah melaksanakan sosialisasi program bantuan rehab warung untuk UMKM di berbagai kecamatan. Bahkan ada beberapa kecamatan yang sudah sampai tahap distribusi bantuan tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan KUKM Kab Kebumen Haryono Wahyudi mengatakan, program rehab warung merupakan inisiatif dari Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang menginginkan adanya penguatan UMKM dalam bentuk pemberian bantuan material dengan nominal Rp1.250.000.

"Untuk bantuan rehab warung yang diinisiasi Bapak Bupati kita masih terus melakukan sosialisasi di kecamatan. Dan ada beberapa kecamatan yang sudah realisasi seperti Bonorowo itu ada 164 penerima manfaat," ujar Haryono di Pendopo Kabumian, Kamis (12/9/2024).

Haryono mengatakan, per kecamatan rata-rata ada 200 warga atau pelaku UMKM yang mendapat bantuan rehab warung. Para penerima manfaat lebih dulu dilakukan pendataan di tiap-tiap desa, sehingga penerimanya bisa tepat sasaran.

"Karena bantuan ini untuk UMKM, maka kita harus pastikan bahwa mereka adalah kelompok yang layak mendapat bantuan. Jangan sampai tidak tepat sasaran," terang Haryono.

Kemudian kata dia, dilaksanakan sosialisasi untuk membahas teknis realisasinya. Selain bantuan rehab warung, pelaku UMKM juga akan diberikan surat izin usaha secara gratis.

Menurutnya, bantuan rehab warung untuk UMKM bakal menyasar 72.000 orang dengan anggaran Rp90 Miliar. Namun tentunya, bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap. .

"Diharapkan warung-warung yang mendapat bantuan ini tempatnya bisa lebih representatif, sehingga bisa menambah rejeki mereka," ucapnya.

Selain bantuan, pihaknya juga tengah melakukan sensus UMKM. Ia menyebut jumlah UMKM di Kebumen mencapai 200.000. Namun dalam survei ini, baru menyasar 60.000 UMKM.

"Jadi yang dilakukan pendataan secara langsung adalah UMKM jenis pedagang keliling dan pedagang tidak menetap sasarannya 60.000 orang," ujarnya.

Menurutnya hal itu sudah menjadi kebijakan pusat. Sensus akan dimulai pada Agustus sampai Oktober 2024. Haryono berharap masyarakat atau pelaku UMKM bisa memberikan data yang benar, hal ini menyangkut kredibilitas dari hasil survei yang dihasilkan.