Dinas PUPR Launching Gerdu Terbang untuk Mendukung Tertib Bangunan Gedung
KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas PUPR telah melaunching sebuah program baru, yakni Gerdu Terbang, yakni Gerakan Mendukung Tertib Bangunan Gedung untuk optimalisasi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kebumen.
Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan mengatakan, gerakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya keandalan sebuah bangunan gedung untuk bisa ditempati. Sebab diakui masih sedikit bangunan gedung di Kabupaten Kebumen yang sudah mendapat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
"Keberadaan Gerdu Terbang ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan PBG/SLF agar masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan PBG / SLF untuk meningkatkan tertib bangunan gedung yang sesuai dengan standar teknis. Sebab sampai dengan tahun ini bangunan di Kebumen itu masih sedikit yang sudah memiliki PBG dan SLF," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (10/9).
Joni menyebut jumlah bangunan gedung di Kebumen itu ada sekitar 362 ribu. Dimana yang sudah memiliki PBG dan SLF baru 1,56%. Ini menandakan masih sedikit sekali kesadaran masyarakat untuk memiliki sebuah bangunan yang andal yang menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan.
Pihaknya pun terus gencar melaksanakan sosialisasi ke masyarakat akan pentingya tertib bangunan gedung dengan memiliki PBG dan SLF sehingga memenuhi standarisasi teknis sesuai dengan ketentuan norma standar prosedur kriteria NPSK bangunan gedung. Disamping itu juga legalitas bangunan gedung juga terjamin dengan memiliki PBG/SLF.
Joni juga mendorong para pelaku jasa konsultan memiliki sertifikasi/lisensi sebagai konsultan PBG dan SLF karena saat ini persyaratan penyusun dokumen teknis PBG di butuhkan penyedia jasa konsultan yang memiliki PBG / SLF yang memiliki lisensi. Sementara jasa konsultan yang memiliki lisensi untuk pembuatan PBG dan SLF di Kebumen masih cukup sedikit.
"Sehingga diharapkan dengan bertambahnya konsultan yang memiliki kompetensi terkait perizinan PBG/SLF menjadikan iklim usaha jasa konsultan semakin kompetitif dan harapan selanjutnya biaya juga lebih bersaing," terang Joni.
Selanjutnya disampaikan dalam satu tahun pembuatan PBG/SLF sekitar 300-400 dokumen masih membutuhkan penyedia jasa konsultan PBG yang cukup banyak.
Karena masih sedikitnya, jasa konsultan PBG / SLF disinyalir berdampak pada biaya jasa persetujuan bangunan gedung maupun uji kelayakan fungsi gedung. Untuk syarat perizinan atau legalitas bangunan di Kebumen pernah di keluhkan oleh pengusaha apotik beberapa waktu yang lalu kepada Bupati .
"Jadi saya harap adanya Gerdu Terbang ini juga bisa mendorong semakin banyaknya jasa konsultan untuk pemberian PBG dan SLF di Kebumen," tandasnya.
Untuk memberikan informasi yang lebih mudah, cepat dapat konsultasi langsung atau membutuhkan pendampingan penyusunan dokumen teknis disediakan tim pelayanan PBG di Dinas PUPR, atau bisa melalui konsultasi online melalui Whatsap 081 681 2009.