KEBUMENKAB.GO.ID - Bupati Arif Sugiyanto menggelar rapat koordinasi dengan para pimpinan OPD di Ruang Aroengbinang, Kompleks Pendopo Kabumian, Rabu (30/3). Rapat tersebut membahas belbagai hal menyangkut program pemerintahan yang sudah dan yang akan dilaksanakan.

Tak lupa pada kesempatan itu, Bupati juga menyingung soal adanya orang yang mencoba mendekati Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga  untuk meminta proyek dengan sistem PL atau Penunjukan Langsung.

Bupati mengapresiasi Kepala Dinas yang dimaksud dengan sigap langsung melaporkan hal itu kepada Bupati. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang berpotensi menyalahi aturan, bisa dengan segera mungkin untuk dicegah.

"Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Pak Asep yang sudah melaporkan tentang adanya tiga orang yang cawe-cawe minta proyek. Proyek yang diminta itu adalah PL. Penunjukan langsung dari Kepala Dinas, anggarannya itu biasanya sampai Rp200 jutaan," ujar Bupati.

Dengan adanya laporan tersebut, Bupati mengarahkan setiap program PL harus dikonsolidasikan, dijadikan satu dengan kegiatan yang sejenis untuk selanjutnya bisa dilakukan sistem lelang. 

"Misalkan ada kegiatan Rp150 juta, terus ada kegiatan lagi Rp80 juta. Itu biar disatukan jadi Rp230 juta. Maka itu bisa masuk daftar lelang dengan masuk ULP bagaimana mengkosolidasikannya," ujar Bupati. 

Bupati kembali menegaskan kepada Kepala Dinas agar tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugas atau dalam pengambilan keputusan sepanjang itu tidak menyalahi aturan. 

"Arahan saya jelas jalankan program kerja sesuai aturan yang benar," terang Bupati.

Menurut Bupati, semua orang punya kesempatan yang sama untuk bekerjasama dengan pemerintah. Proyek pemerintah dilakukan secara lelang terbuka, tidak ada yang ditutupi-tutupi. Siapapun pihak yang punya syarat dan ketentuan bisa ikut dalam lelang.

"Misalkan saya mau bangun gedung, nanti diliat ada lelang pembangunan gedung nggak? Kalau ada ajukan, nanti akan masuk dalam sistem lelang. Pada prinsipnya kami terbuka. Silakan yang punya syarat itu mendaftar untuk bersaing dengan pengusaha lain," jelasnya.

PL sendiri menurut Bupati, bisa terjadi kerentanan karena sifatnya penunjukan langsung Kepala Dinas.

"Jadi Kepala Dinas bisa menunjuk Ini kamu kerjakan Rp100 juta, ini Rp 50 juta. Tapi belum tentu proyek itu dikerjakan oleh yang terima duit, karena si orang itu nanti nyuruh orang lain si B si C si D. Akhirnya apa? Hasilnya tidak maksimal, anggarannya sudah ke potong-potong, " tandas Bupati. (al/dp)