KEBUMEN - Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan menjelaskan soal ditundanya acara pertemuan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi dengan tema "Pengkaji Teknis Kelayakan Bangunan Gedung" di Hotel Mexolie, pada Selasa 28 Mei 2024.

Menurut Joni, kegiatan tersebut dalam rangka mendorong para pelaku jasa konsultan memiliki kompentensia atau lisensi sebagai konsultan Persetujuan Bangunan Gedung ( PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi ( SLF) Gedung karena saat ini persyaratan izin usaha di butuhkan PBG atau SLF.

Hal ini dilakukan untuk merespon keluhan masyarakat terkait perizinan PBG atau SLF yang dirasakan terlalu mahal biaya jasa konsultan pembuatan dokumen teknis perizinan, sehingga diharapkan dengan bertambahnya konsultan yang memiliki kompetensi terkait perizinan PBG/SLF menjadikan iklim usaha jasa konsultan semakin kompetitif dan harapan selanjutnya biaya juga lebih bersaing. 

"Jadi kegiatan kemarin bukan membahas metode pemilihan penyedia e.katalog. Kita menginginkan agar keluhan mahalnya jasa konsultan PBG dan SLF direspons oleh para pelaku jasa konsultan untuk mengembangkan bisnisnya menjadi konsultan PBG atau SLF, ini peluang bisnis jasa yang baru dan masih terbuka luas. Di satu sisi perizinan berusaha akan semakin kompetitif dan investasi akan lebih berkembang,” ujar Joni dalam keterangannya, Rabu 29 Mei 2024.

Ia mengungkapkan, jasa konsultan PBG atau SLF yang punya lisensi/kompetensi yang dipersyaratkan di Kebumen masih sangat sedikit. Kondisi ini dapat menyebabkan biaya jasa persetujuan bangunan gedung maupun uji kelayakan fungsi gedung untuk syarat perizinan di Kebumen menjadi mahal, seperti yang dikeluhkan para pemilik apotek pada saat acara silaturahmi dengan Bupati di Mexolie satu pekan yang lalu. 

Dan pada saat itu kata Joni, Bupati menyampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR yang hadir pada acara tersebut untuk melakukan upaya agar bagaimana biaya untuk pembuatan PBG/SLF tidak membebani perizinan usaha.  

"Kenapa mahal? Karena jasa konsultas PBG di Kebumen masih sedikit, jadi persaingan tidak kompetitif tidak seimbang antara suply and demand nya sehingga harga jadi mahal, niatnya kemarin di Mexolie mau membahas soal itu," tuturnya.

Namun demikian setelah mengkoordinasikan rencana kegiatan tersebut dengan berbagai pihak diberikan saran masukan karena kegiatan tersebut menyangkut persoalan kendala perizinan maka lebih tepatnya dilaksanakan oleh OPD yang membidangi perizinan yaitu DPMPTSP dan Dinas PUPR selaku pengkaji teknis sebagai fasilitator atau narasumber saja. 

“ Kami tunda akhirnya dan akan kami koordinasikan dengan OPD yang membidangi perizinan,” ujarnya