KEBUMEN - Di hari terakhir open house yang berlangsung di Pendopo Kabumian, Senin 15 April 2024, Bupati Kebumen menggelar halal bi halal bersama kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan serta para pegawai lain di Pemkab  Kebumen. 

Di depan para tamu, Bupati menyampaikan jika ada kekeliruan dalam menjalankan roda pemerintahan, maka yang patut disalahkan adalah pemimpinnya.

 Menurutnya, pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan bawahan. Untuk itu, tak segan Bupati meminta maaf kepada semua jajarannya.

"Tentu apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan roda pemerintahan ini, maka yang patut disalahkan adalah pemimpinnya. Dan saya pribadi tidak segan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak/Ibu semua, serta masyarakat," ujar Bupati.

Bupati terus mengingatkan kepada jajarannya untuk bekerja sesuai dengan tata aturan. Ia menyebut kinerja Pemda itu selalu diawasi, baik oleh BPK, KPK, dan juga masyarakat. Karenanya sebagai ASN dinilai penting memiliki sikap dan integritas yang baik.

"Pemerintahan kita dulu sempat memiliki pengalaman buruk dengan penegak hukum. Ini harus menjadi catatan kita bersama, jangan sampai terulang kembali. Makanya tata aturan itu harus dijaga dan dijalankan sebaik mungkin," ujarnya.

Tak lupa, Bupati juga meminta maaf apabila selama memimpin masih banyak yang merasa belum puas dengan kebijakan yang diambil. Misalnya yang sering disorot adalah terlalu seringnya merotasi jabatan PNS. Menurut Bupati, rotasi jabatan itu bukan karena dendam pribadi, karena murni untuk memenuhi kebutuhan organisasi, penyegaran dan pembelajaran.

Ia merasa tidak ada beban dalam merotasi PNS. Karena dalam setiap pergeseran atau pengangkatan jabatan, tidak ada satu rupiahpun yang ia terima sebagai imbalan. Ia mengaku diawal kebijakannya itu, banyak PNS yang kaget, namun perlahan sekarang sudah terbiasa.

"Alasan lain kenapa saya tidak mau pejabat berlama-lama berada di posisinya. Karena saya tidak mau ada pejabat yang merasa hutang budi dengan penyedia jasa, yang ini bisa menimbulkan konflik kepentingan, dan melahirkan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme," ucapnya.

Sebagai pemimpin, Bupati menyatakan, dirinya siap dikritik dan disalahkan karena kebijakannya. Ia pun merasakan hal yang demikian, apapun kebijakan yang diambil pastinya: ada yang suka, ada juga yang tidak suka. "Saya sebagai pemimpin pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada saja yang disalahkan," ucapnya.

"Misalnya, kebijakan membangun kota, katanya Bupati hanya fokus membangun kota, wilayah tidak dibangun. Padahal kita juga bangun wilayah lebih banyak dari perkotaan. Nanti ada yang bilang kalau infrastruktur terus yang dibangun, yang lain nggak diperhatikan. Jadi ada saja salahnya," ucapnya.

Menurutnya semua itu tergantung cara pandang. Yang pasti, Bupati berusaha mengakomodir semua. Dia fokus juga untuk menciptakan SDM unggul. pihaknya memperhatikan nasib guru honorer, dan tenaga kesehatan untuk diangkat sebagai PPPK.

Rofingatun, termasuk salah satu pegawai di Disdukcapil yang merasakan dampak dari kebijakan Bupati mengusulkan lebih banyak formasi PPPK. Dengan begitu, setelah sekian tahun lamanya menjadi tenaga honorer, ia kini sudah bersatus ASN sebagai PPPK.

"Alhamdulillah di era kepemimpinan beliau, saya bisa menjadi PPPK, karena saya sudah sekian tahun lamanya belum pernah ada usulan formasi di tempat saya bekerja, begitu 2022 kemarin dibuka, saya langsung daftar dan alhamdulillah diterima," ucapnya.

Rofi berharap, Bupati bisa mengusulkan lebih banyak lagi tenaga PPPK di Pemkab Kebumen. Agar pegawai honorer yang lain juga punya kesempatan yang sama seperti dirinya. Ia pun mendengar Bupati sudah  berkomitmen untuk mengangkat pegawai honorer menjadi PPPK.

"Semoga itu bisa terwujud. Kami selaku bawahan tentunya selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan Pemerintah. Saya peibadi menilai pemerintahan kita semakin baik, semakin solid," tandasnya.