KEBUMENKAB. GO. ID - Bupati Arif Sugiyanto menyampaikan rencana pemerintah daerah melakukan penataan terhadap para  pedagang kaki lima (PKL)  Alun-alun. Semua pedagang nantinya akan dibuatkan tempat khusus untuk berjualan.

 Bupati Kebumen  menyampaikan hal tersebut saat menggelar halal bi halal bersama para PKL Alun-alun Kebumen di Pendopo Kabumian, Rabu (26/4) sore. 

Bupati menyampaikan, sesuai aturan Perda, berjualan di area alun-alun sebenarnya tidak dibolehkan. Namun, saat ini pemerintah daerah masih memberikan toleransi, mengingat penataan terhadap para pedagang harus dilakukan secara bijak, sehingga bisa saling menerima dan memahami.

"Tadi sudah kita sampaikan ke pedagang, mereka akan kita tata. Jadi bukan digusur, tapi kita tata, dibuatkan tempat atau shelter berbentuk kapal di depan gedung Setda, masih di kawasan alun-alun, tapi terpusat," ujar Bupati.

Pembangunan akan dilaksanakan tahun ini, atau setelah pelaksanaan Kebumen International Expo (KIE) pada Juni mendatang. Semua pedagang nantinya akan dipusatkan di Kapal Mendoan (Mangan Enak Karo Dolan). Sehingga pedagang tidak perlu lagi bongkar pasang tenda atau stand. 

"Di situ nanti sudah disediakan air, listrik, pembuangan sampah. Pedagang tidak perlu lagi bongkar pasang tenda untuk dibawa pulang, sudah semi permanen. Grobagnya bisa ditinggal," terang Bupati.

Bupati memastikan semua pedagang yang akan menempati tempat yang baru tersebut tidak dikenakan biaya alias gratis. Dengan penataan tersebut, maka Kota Kebumen akan terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman untuk para pengunjung.

"Untuk alun-alunnya sendiri nanti akan menjadi ruang terbuka hijau. Untuk kegiatan masyarakat, baik itu olahraga, bersantai, bisa menjadi destinasi baru wisata kota," terang Bupati.

Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Alun-alun Muhajir menyambut baik rencana pemerintah daerah untuk melakukan penataan terhadap anggotanya. Apapun keputusan pemerintah, pihaknya siap mematuhi dan mendukung.

"Karena kami sadar berjualan di situ aslinya tidak boleh. Sudah ada papan pemberitahuan di situ. Jadi kalau kita mau ditata, dibuatkan tempat yang baru, pastinya kita menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah," ujar Muhajir.

Muhajir melihat di kota-kota lain di kawasan alun-alun juga sudah tidak ada lagi PKL yang berjualan. Sementara di Kebumen masih dipenuhi pedagang.

"Kota-kota lain memang sudah banyak yang kosong, tapi untuk memindahkan pedagang ini memang perlu duduk bersama, agar sama-sama saling menerima," jelasnya.

Pihaknya berterima kasih jika nantinya semua pedagang diberikan fasilitas gratis. Jumlah PKL alun-alun yang masuk paguyuban sebanyak 150. Namun faktanya PKL alun-alun jumlahnya jauh lebih banyak. Muhajir berharap semua pedagang bisa terakomodir. (al/dp)