KEBUMENKAB.GO.ID - Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2024 di Aula Setda Kebumen, Selasa (28/3). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Arif Sugiyanto, Pejabat Bappenas, Bappeda Provinsi, Ketua Komite Ekraf, jajaran Forkompinda, Pimpinan OPD, Camat, Lurah/kepala desa, dari unsur BUMN/BUMD, dan juga ormas.

Bupati menyatakan, sesuai Tema Pembangunan di 2024 yakni “Pemantapan dan pengembangan kualitas infrastruktur dalam rangka peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia” maka ada lima prioritas pembangunan di Kebumen.

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Bupati meminta kepada seluruh jajaran ASN agar lebih berorientasi pelayanan. Birokrasi yang diharapkan harus lebih lincah dan adaptif menghadapi setiap perubahan di era disrupsi saat ini. Terlebih dengan diterapkannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Alhamdulillah kemarin SPBE kita masuk 10 besar nasional dan telah diberikan penghargaan Digital Government Award 2023 dari Menteri PANRB. Ini harus ditingkatkan dalam menjaga mutu pelayanan publik," ujar Bupati.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bupati menyatakan, mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan harus diutamakan.

"SDM kita harus unggul, sehat dan bebas stunting agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu saya minta kepada perangkat daerah, khususnya dijajaran pendidikan dan kesehatan agar lebih fokus dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM," tuturnya.

3. Peningkatan stabilitas ekonomi

Menurutnya, ekonomi dan kemiskinan adalah dua hal yang saling terkait. Pihaknya perlu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kebumen. Caranya dengan investasi, penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur.

Bupati turut prihatin dengan kondisi infrastruktur  karena masih banyak jalan rusak. Untuk itu, Pemkab terus mengupayakan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun provinsi agar dapat membantu penanganan infrastruktur di Kebumen. 

"Pembangunan infrastruktur akan kita arahkan pada konektivitas antar wilayah strategis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan. Di tengah keterbatasan anggaran APBD, pemerintah terus mengusulkan bantuan pusat dan daerah"

5. Stabilitas sosial

Menurut Bupati, stabilitas sosial menjadi penting karena 2024 adalah tahun politik, sehingga rawan terjadi gesekan atau polarisasi di masyarakat. Pihaknya pun siap bersama-sama aparat untuk menjaga stabilitas sosial, agar terjadi iklim yang kondusif.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan beberapa rencana program di 2023, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yakni dengan kembali diselenggarakannya Kebumen International Expo (KIE). Kemudian, pelaksanaan pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Bupati menyampaikan, memasuki dua tahun masa pemerintahnya, ia bersyukur tingkat kepuasan masyarakat mencapai 91,36 persen, meningkat dari tahun lalu sebesar 69,68 persen. 

Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang memiliki tingkat kepuasan cukup tinggi yaitu masing-masing 91,54 persen dan 90,31 persen. Sedangkan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan, tingkat kepuasannya baru mencapai 79,11 persen dan 72,32 persen. 

Berdasarkan rekapitulasi aduan masyarakat melalui kanal lapor cepat bupati, pihaknya telah menerima 2.090 aduan pada periode Januari 2022 sampai dengan Maret 2023. 

Sebanyak 1.943 aduan (atau sekitar 93 persen) telah ditangani sedangkan sisanya sebanyak 147 aduan masih dalam proses penanganan.

"Aduan terbanyak terkait infrastruktur dan bansos," terang Bupati.

Untuk penanganan kemiskinan, Bupati turut bersyukur mengalami penurunan sebesar 1,42%. Namun jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan, terjadi kenaikan dari 3,24 menjadi 3,41. 

Hal ini terjadi karena kenaikan Garis Kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin. Kenaikan Garis Kemiskinan sebesar 6,50% lebih besar dari angka inflasi (6,19%)  menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga lebih banyak dirasakan oleh masyarakat miskin. 

"Persoalan ini perlu segera kita selesaikan dengan program pengendalian inflasi melalui antara lain subsidi harga, subsidi bunga dan padat karya. Upaya penanggulangan kemiskinan akan berhasil jika tersedia data yang akurat, untuk memastikan pemberian jaminan sosial yang tepat sasaran," tandasnya. (al/dp)