DEPOK – Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Untuk membahas pentingnya aspek sosial budaya dalam rencana pembangunan IKN, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Dialog Nasional VII Pemindahan Ibu Kota Negara: “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” pada Selasa (25/2), di Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

“Kementerian PPN/Bappenas telah memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di Ibu Kota Negara. Saat ini, penduduk setempat Ibu Kota Negara tercatat 100 ribu jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 700 ribu jiwa di 2025, kemudian berkembang menjadi 1,5-1,6 juta jiwa di 2035, hingga mencapai perkiraan 1,7-1,9 juta jiwa di 2045. Berdasarkan ini, kita akan merancang desain kotanya seperti apa, sistem transportasi, gedung, dan lainnya. Selain itu, kami tetap memastikan lingkungan hidupnya terjaga,” jelas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawiradinata.   

Kalimantan Timur sejak dulu telah memiliki struktur sosial yang beragam. Sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah IKN. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai kareakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”.

Pada 2018, jumlah penduduk Kalimantan Timur sebesar 3,6 juta jiwa diproyeksikan akan meningkat menjadi 5-7 juta jiwa di 2025, kemudian 8,7-9,7 juta jiwa di 2035, dan mencapai 10-11 juta jiwa di 2045. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak hanya mengembangkan wilayah IKN saja, tetapi juga wilayah sekitarnya. Deputi Rudy juga menyatakan tidak ingin membuat IKN menjadi enclaved, sementara wilayah sekitarnya tidak berkembang atau didiamkan secara alami, tetapi pemerintah justru ingin memastikan pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya berimbang. Beliau berharap Bappeda dapat menyiapkan pelatihan vokasi serta Balai Latihan Kerja (BLK) untuk jenis pekerjaan yang bisa dikembangkan.

Menurut Deputi Rudy, terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. “Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi, ini yang akan kita kembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru. Kita juga akan mempersiapkan masyarakat setempat supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, belum lagi saat nanti Ibu Kota Negara sudah berkembang akan ada demand-demand baru yang cukup signifikan dari sisi pertanian, ekonomi kecil menengah, dan lainnya,” jelas Deputi Rudy.        

Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN.

“Sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah perdagangan dan pertanian, tetapi penciptaan kesempatan kerja terbesar terjadi di sektor jasa pendidikan dan baru disusul perdagangan,” jelas Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi.

Perbedaan karakteristik sosial budaya antara masyarakat setempat dan pendatang perlu diantisipasi sejak awal dan ketahanan masyarakat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud.

“Kearifan ekologi dan kebudayaan masyarakat yang mempengaruhi cara hidup secara turun temurun, harus terus dilestarikan dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Ibu Kota Negara,” jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Vivi Yulaswati.

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kajian, termasuk aspek demografi, sosial dan budaya dalam pemindahan IKN. Kajian yang dilakukan merupakan tahap awal, yang perlu didiskusikan dan didalami lebih lanjut dengan berbagai pakar.

“Kota hanya berarti kalo ada masyarakat. Kalo kita berbicara masyarakat, kita bicara konektivitas budaya, bukan sekadar beton, bukan sekadar pabrik, dan bukan sekadar jalan, tapi adalah manusia dan manusia adalah makhluk sosial,” jelas Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro.

Dosen Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada Laretna Adishakti juga mengungkapkan pentingnya pembangunan dengan perspektif budaya yang menyeluruh.

“Membangun Ibu Kota Negara merupakan sebuah legacy yang dilakukan manusia. Semoga nantinya Ibu Kota Negara menjadi saujana pusaka yang tetap mempertahankan kearifan lokal,” jelas Laretna.

Dialog Nasional VII Pemindahan Ibu Kota Negara: “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan FISIP Universitas Indonesia untuk mendapatkan masukan yang konstruktif agar Masterplan Pembangunan IKN yang akan segera disusun dapat menerapkan prinsip inklusif, lestari, berkelanjutan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan ke seluruh wilayah Indonesia. Diskusi publik ini akan terus dilaksanakan sebagai bentuk pelibatan publik, terutama dari generasi milenial di lingkungan kampus. Suara milenial akan sangat mempengaruhi wujud IKN kita ke depan sebagai the Best City on Earth.

“Mimpi Bapak Jokowi adalah membuat Ibu Kota Negara menjadi pusat kluster inovasi dan riset dunia. Di sinilah peran aktif milenial dibutuhkan untuk mewujudkan keinginan tersebut,” ujar Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.

*Disusun oleh Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Kominfo