KEBUMENKAB.GO.ID - Bupati KH.Yazid Mahfudz dan Wakil Bupati H. Arif Sugianto S.H menyelenggarakan acara halal bi halal (HBH) dengan seluruh jajaran perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Kebumen pada hari pertama masuk kerja usai cuti panjang Idul Fitri 1440 H tahun 2019 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (10/6). HBH yang dilaksanakan setiap tahunnya ini tak sekadar saling mengucapkan Selamat Idul Fitri 1440 H dan bermaafan, akan tetapi juga untuk menjaga hubungan silahturahim lebih erat lagi dijajaran Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

Sekda H. Ahmad Ujang Sugiono SH yang didapuk memberi sambutan awal  menyampaikan beberapa catatan penting yang telah diraih pemerintah kabupaten diantaranya adalah memperoleh penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dinilai baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua unsur pemerintahan yang sudah bekerja keras. Semoga tahun depan penghargaan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi," harap Sekda.

Selain itu, Sekda H.Ahmad Ujang Sugiono SH juga berpesan kepada seluruh jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) untuk selalu menjaga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menolak informasi/berita hoax, menjalankan, mengawasi dan mengawal program-program pembangunan di Kebumen serta mendukung penuh visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Kebumen menuju masyarakat yang sehahtera.

Pada kesempatan yang sama, Bupati KH.Yazid Mahfudz dalam sambutan  mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat dan jajaran ASN yang selama ini telah bekerjasama dengan baik. "Kami membutuhkan dukungan penuh dalam menjalankan program-program pembangunan di Kebumen. Hal ini demi mewujudkan visi misi kami menuju masyarakat Kebumen yang lebih baik dan sejahtera," ujar Bupati.

Bupati juga menjelaskan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka badan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus dibangun dan saling bersinergi dalam menjalankan roda  pembangunan dan pemerintahan. "Eksekutif dan legislatif harus berjalan beriiring dengan melibatkan inspektorat. Hal ini demi menghindari implikasi hukum dalam pelaksanaan pembangunan di Kebumen," jelas Bupati. (mn)