KEBUMEN - Agenda reformasi birokrasi masih menghadapi banyak masalah. Seperti munculnya politik akomodasi yang membuat struktur organisasi birokrasi justru semakin 'gendut'.

Politik akomodasi menurut pengamat politik yang juga dosen Pasca Sarjana UGM, AA GN Ari Dwipayana, yakni strategi politisi pengambil keputusan maupun birokrasi untuk menampung kepentingannya dengan menciptakan ruang bermain yang lebih luas.

Kepentingan birokrat adalah office seeking, menduduki posisi strategis dalam struktur birokrasi. Sedangkan politisi, berkepentingan terhadap power seeking, berburu dukungan politik dari para birokrat.

"Salah satu implikasi dari struktur organisasi birokrasi 'gendut' adalah anggaran APBD lebih banyak teredot untuk belanja birokrasi dibanding untuk pembangunan," tegas Ari Dwipayana, ketika tampil sebagai narasumber sarasehan 'Reformasi Birokrasi di Daerah' dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar PWI Koordinatoriat Kebumen dan Pemkab Kebumen di Gedung PKK Kebumen, Kamis (23/5/2013).

Masalah lain yang dihadapi adalah munculnya politisasi birokrasi. Politisasi birokrasi muncul karena birokrasi sebagai aparat negara, sekarang harus 'dapat dipakai' (usable), responsible, dan tunduk pada pejabat politik yang dipilih dari partai.

Pada saat yang bersamaan, birokrat mencari patron politik untuk mengamankan kepentingannya, terutama dalam meraih posisi strategis dalam struktur birokrasi. "Simbiosa mutualisme inilah yang selanjutnya memperkuat politisasi birokrasi," ujar Ari. (Suk)(KRjogja.com)