Pemprov Jateng Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan
BANYUMAS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 yang digelar di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025). Acara tersebut juga dihadiri Kepala Staf TNI AD, Jenderal Maruli Simanjuntak.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi memaparkan contoh penanganan kemiskinan di Kabupaten Pati, yang dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah lainnya. Menurutnya, percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan memerlukan dukungan penuh seluruh elemen, termasuk TNI.
“Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri. Kita harus menerapkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Babinsa adalah mitra strategis kami dalam pendampingan di lapangan,” tegasnya.
Luthfi menjelaskan bahwa Kabupaten Pati menjadi model kebijakan percepatan intervensi kemiskinan ekstrem. Dalam program tersebut, Pemkab Pati memberikan dukungan operasional sebesar Rp300 ribu per bulan bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total Rp500 ribu per bulan untuk memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian masyarakat miskin.
Pada tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus Kabupaten Pati, dari total 17 ribu RTLH yang diperbaiki di seluruh Jawa Tengah. Intervensi tersebut tidak hanya berupa perbaikan fisik rumah, tetapi juga terintegrasi dengan peningkatan akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.
“Tiga pilar, yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, menyatukan langsung kondisi masyarakat miskin. Intervensi tidak berhenti pada bantuan sosial, tetapi rumah diperbaiki, sanitasi terpenuhi, pekerjaan dicarikan solusinya, dan pendidikan anak-anaknya dijamin,” jelas Luthfi.
Ia menambahkan bahwa pendekatan tersebut terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, angka kemiskinan turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025.
“Jika pola ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, saya kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dapat teratasi. Prinsipnya yakin: kita tangani bersama-sama,” ujarnya.
Selain isu kemiskinan, Gubernur Luthfi juga mengapresiasi peran Kodam IV/Diponegoro hingga jajaran Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, yang pada gilirannya mendukung peningkatan iklim investasi.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan satu orang. Kita harus menjadi tim super. Dan TNI AD, terutama Babinsa, merupakan bagian penting dalam tim besar ini,” tutupnya.
Sumber : jatengprov.go.id
IMG-20251113-WA0109-1024x678.jpg
IMG-20251113-WA0109-1024x678.jpg