KEBUMENKAB.GO.ID - Bupati KH Yazid Mahfudz  bersama 449 (empat ratus empat puluh sembilan) Kepala Desa se Kabupaten Kebumen, Selasa kemarin (18/2), menghadiri Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium, Grand Marina Bay Semarang.

Sejumlah pejabat hadir mendampingi, mulai dari Kapolres Kebumen AKBP Rudy Cahya Kurniawan, Kepala Kejari Kebumen Erry Pudyanto Marwantono, Sekretaris Daerah Ahmad Ujang Sugiono serta Asisten Sekda Hery Setyanto dan Kepala Dispermades P3A Frans Haidar beserta 26 camat.

Rakor yang juga diikuti oleh seluruh Kepala Desa se Jawa Tengah itu juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Kemudian, Gubernur Ganjar Pranowo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto dan Direktur Pertamina Nicke Widyawati.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global, desa-desa di Indonesia harus diperkuat. Caranya, dengan memaksimalkan dana desa senilai Rp 72 triliun yang sudah mulai ditransfer secara bertahap ke 74.953 desa di Indonesia.

"Begitu kita transfer, secepat mungkin dibelanjakan dalam satu bulan, dua bulan, tiga bulan ini. Itu antisipasi ketika dampak tekanan ekonomi sedang bergerak dan berjalan akibat virus corona dan juga perang dagang Amerika-China," kata Tito. 

Mulai tahun ini pencairan dana desa langsung ditransfer dari Pemerintah Pusat ke rekening desa. Namun yang menjadi masalah, 60 persen kepala desa di Indonesia merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas ke bawah.

Maka dari itu,  Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan para Camat diminta menjadi konsultan. Dengan begitu, Kepala Desa yang masih belum paham soal administrasi pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan, dapat terbantu. 

"Saya minta Camat dan aparat penegak hukum berperan mengarahkan Lurah. Kasih tahu agar dana desa benar-benar dimanfaatkan jangan diselewengkan," ujar Tito.

Sementara itu,  Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar meminta, agar dana desa sebesar Rp 72 triliun harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun desa. Menurutnya, dana desa difokuskan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PTKD), penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dan penguatan ekonomi, tanpa melupakan infrastruktur.

Peningkatan Kapasitas Kades

Melihat peran dari Kepala Desa, Kementrian Desa PDTT  akan melakukan upaya untuk menaikkan kapasitas kepala desa (kades) yang berprestasi. Ini dijelaskan Abdul Halim. Ia mengatakan, Kemendes PDTT akan mengusulkan  kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  agar Kades diberi kesempatan untuk bisa  mendaftar di perguruan tinggi sesuai dengan kearifan desanya.

"Kades ini kuliahnya langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala problematikanya. Sehingga nanti diharapkan pada akhir periode enam tahun bisa meraih gelar sarjana. Dan periode selanjutnya semakin bisa bangun desa dan menyejahterakan warganya," imbuhnya. 

Menurut Abdul Halim, usulan gelar sarjana nanti akan diperuntukkan bagi Kades berprestasi sebagai apresiasi terhadap pengabdiannya di desa. Namun, program ini  masih akan dibahas lebih lanjut sembari menyiapkan formulasi yang  tepat. 

Usulan ini langsung direspons Mendikbud. Mahasiswa rencananya akan diterjunkan langsung ke desa-desa dengan durasi minimal enam bulan yang menjadi bagian dari perkuliahan. Usulan ini ditransformasikan ke program Kampus Merdeka.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut positif program peningkatan kapasitas kades karena menurutnya akan berdampak langsung kepada masyarakat desa.(*)