KEBUMEN – Sebanyak 376.582 pemilih tidak menggunakan suaranya dalam Pilkada Kebumen 9 Desember lalu. Dari total jumlah pemilih 1.082.031 orang, yang menggunakan hak pilihnya ada 700.014 orang atau hanya 64,94 persen yang terdiri atas 329.517 laki-laki dan 370.497 perempuan.

Tingkat partisipasi pemilih ini lebih rendah dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 lalu yang mencapai 67 persen. Meski begitu tingkat partisipasi ini lebih baik dibandingkan dengan Pilkada 2015. Pada putaran pertama 63 persen dan putaran II turun menjadi 58 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPU Kebumen, alasan ketidakhadiran pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS) disebabkan berbagai alasan. Alasan terbanyak karena bekerja atau merantau yang mencapai 65,32 persen. Alasan lain karena kepentingan mendadak hingga 28,38 persen.

’’Selebihnya adalah karena sakit 2,23 persen, meninggal dunia 0,66 persen, beralih status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri 0,04 persen, dan mahasiswa, pelajar atau santri 3,38 persen,’’ ujar Ketua KPU Kebumen Paulus Widyantoro usai rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Lebih lanjut, Paulus Widyantoro menambahkan, secara pelaksanaan Pilkada Kebumen berjalan lancar.

Permasalahan yang terjadi tidak ada yang krusial dan hanya bersifat administratif dan kekurangtelitian penyelenggara. ’’Seperti yang belum distempel atau salah memasukkan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan,’’ ujar Paulus Widiyantoro.

Tidak Maksimal

Secara terpisah, Panwaslu Kebumen dinilai masih belum menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam mengawasi pilkada.

Hal itu disampaikan oleh saksi pasangan nomor urut 1 Ahmad Bahtera HD dan saksi nomor urut 3 Saeful Ngulum. ’’Panwas seharusnya lebih aktif lagi dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pengawasan,’’ ujar Ahmad Bahtera.

Ketua Panwaslu Kebumen Suratno mencermati teknis penyelenggaraan pilkada seperti ada TPS yang tidak melayani A5, pembangunan TPS yang tidak standar, termasuk pembukaan tiga kotak suara di Desa Banjareja. Saat itu pihaknya menyerahkan kepada KPU Kebumen sejumlah temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kebumen.

Menyinggung hal itu, Suratno menyampaikan, meski mencium aroma politik yang yang cukup menyengat, tetapi sulit untuk menemukan fakta terkait politik uang. ’’Politik uang seperti bau kentut, yang bisa dirasakan tetapi sulit dilihat wujudnya,’’ ujar Suratno. (J19-42)

sumber : suaramerdeka.com