KEBUMEN – Kabupaten Kebumen menjadi pilot project kerja sama Indonesia dengan Filipina. Kerja sama tersebut terkait penanggulangan kemiskinan melalui gerakan revolusi mental.

Di mana Kebumen telah menjalankan gerakan revolusi mental sejak adanya komitmen ulama dan umara pada 17 Mei 2012. Komitmen tersebut berisi tentang kesanggupan segenap komponen masyarakat menyumbangkan jiwa dan raga untuk mewujudkan Kebumen Beriman.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Deputi Mentri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Kemenko RI, Tini Martini, saat berkoordinasi dengan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen baru-baru ini.

Koordinasi tersebut sebagai balasan atas kunjungan DPRD Kebumen yang menyerahkan buku perjalanan revolusi mental di Kebumen pada 28 Oktober 2015.

Menurut Tini, gerakan revolusi mental yang diawali oleh Presiden Pertama Ir Soekarno pada 1957 dan dicanangkan kembali oleh Kemenko PMK yang dipimpin Puan Maharani itu telah diimplemantasikan di Kebumen.

“Pemerintah pusat tentu sangat bangga dan ini (revolusi mental di Kebumen-Red) perlu digaungkan ke seluruh penjuru dunia,” kata Tini Martini sembari mengatakan dimulai dari kerja sama Indonesia-Filipina. Sekretaris Komisi B Akhsin pun meneruskan informasi dari Kemenko PMK RI tersebut kepada Pj Bupati Kebumen Arief Irwanto.

Agar lebih terasa menggema kembali di Kebumen dan sekitarnya, Arief Irwanto lantas menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selanjutnya saat sosialisasi gerakan nasional revolusi mental tingkat provinsi nanti akan diusulkan agar dipusatkan di Kebumen.

Tunggu Kepastian

Sebelumnya, Arief yang menjabat Pj Bupati Kebumen sejak Agustus 2015 lalu itu menekankan agar revolusi mental dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Dan Akhsin yang menerima respons dari orang nomor satu di Kebumen itu pun menunggu kepastian waktu pelaksanaanya.

“Bagi kami selaku wakil rakyat, adanya revolusi mental di Kebumen sudah selayaknya dijadikan sebagai acuan oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” jelas politisi dari Partai Demokrat ini.

Pihaknya pun meyakini jika komitmen ulama dan umara yang ditandatangani oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), MUI, Kemenag, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan sejumlah LSM itu mampu menggugah masyarakat untuk bersama-sama mengurangi angka kemiskinan di Kebumen yang saat ini masih berada di urutan kedua terbawah se-Jateng. (K5-78)

sumber : suaramerdeka.com