KEBUMEN -Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kebumen menggelar sosialisasi Pilkada yang indah, demokratis dan bermartabat, di Ruang Jatijajar Hotel Candisari Karanganyar, Kebumen, Rabu (16/9).

Kegiatan diikuti 300 peserta itu menampilkan tiga narasumber yakni Ketua KPU Kebumen Paulus Widiyantoro, Dosen Untag Semarang Hadi Karyono dan Pj Bupati Kebumen Arief Irwanto. Pj Bupati Arief sebelumnya membuka kegiatan dimoderatori oleh Dawamudin Masdar tersebut.

Hadir Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhy Tri Hartanto mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo serta Kasdim 0709/Kebumen Mayor Inf Edy Suparjo mewakili Dandim 0709/Kebumen Letkol Inf Putra Widyawinaya.

Arief mengemukakan, pemilihan langsung kali ini agak berbeda dengan sebelumnya, mengingat sebagai tahapan menuju Pemilu 2027 yang akan dilaksanakan serentak secara nasional. “Kalau Pemilu tidak disatukan maka sangat berat karena daerah akan sibuk dengan Pemilu,” kata Arief sembari mengatakan, jika tidak disatukan, setiap tiga hari sekali ada pemilihan di Indonesia.

Pihaknya pun menekankan Pilkada di Kebumen pada 9 Desember mendatang terlihat indah yakni berjalan aman dan kondusif. Pihaknya pun mendorong agar demokratis yang antara lain ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi pemilih.

Pemilu sebelumnya masih rendah yakni baru 58 persen. Dan agar bermartabat, Pilkada di kabupaten berslogan Beriman ini jangan menggunakan money politic (politik uang). Kehadiran pemerintah pun diminta tetap memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Bukan malah ikut terlibat dukung mendukung pasangan calon.

Partisipasi Tinggi

Karena itu, Arief mengajak para Kades, camat, birokrat serta tokoh masyarakat ikut menjaga proses Pilkada secara bersama-sama agar dalam tahapannya berjalan lancar, kondusif, dan tingkat partisipasinya tinggi.

“Para pimpinan SKPD harus memberi keteladanan dan betul-betul netral dalam Pilkada. Dan PNS harus membangun wacana etika politik untuk menumbuhkan kesadaran akan netralitas birokrasi,” kata Arief yang mengingatkan tentang ancaman sanksi bagi PNS terkait keterlibatan dalam politik itu antara lain mutasi, skorsing penundaan karir, dan penurunan pangkat atau golongan.

Dosen Untag Semarang Hadi Karyanto menjelaskan, Pilkada berkeadaban bukan partisipasi karena diiming-imingi materi atau harta, beras, baju dan uang serta lainnya yang transaksional.

“Dengan transaksional yang tidak tulus hanya akan menghasilkan pemimpin korup serta tidak memihak kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” jelas Hadi sembari menambahkan, Pilkada berkeadaban juga bukan ditempuh dengan berdarah-darah (konflik horisontal). Menurut Ketua KPU Kebumen Paulus Widiyantoro, ambang batas kemenangan Pilkada kali ini yakni 0 persen.

Sehingga, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. “Dalam hal terdapat perolehan suara yang sama, pasangan calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih,” jelasnya.

Kepala Kesbangpol Nur Taqwa Setyabudi mengemukakan, kegiatan tersebut mengambil tema “Pendidikan Politik kepada Masyarakat melalui Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2015 yang Indah, Demokratis dan Berkeadaban”. (K5-52)

Suara Merdeka, Kamis 17 September 2015