KEBUMEN- Dampak kekeringan pada musim kemarau di Kebumen semakin meluas. Merujuk data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, 105.000 jiwa di 87 desa yang tersebar di 17 kecamatan mengalami krisis air bersih.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban kekeringan, Pemkab Kebumen menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk memberikan bantuan air bersih. Sebagai teladan, para pejabat di lingkungan Pemkab Kebumen bergotongroyong membantu korban kekeringan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen Adi Pandoyo dalam surat edaran nomor: 365/1830 tentang bantuan penanggulangan kekeringan mengimbau agar PNS memberikan kepedulian dalam bentuk bantuan air bersih.

Bagi pejabat eselon II diminta berpartisipasi dengan menyumbangkan air bersih sebanyak dua tangki. Eselon III satu tangki serta eselon IV setengah tangki. Adapun harga satu tangki diperhitungkan sebesar Rp 175.000. Imbauan serupa juga disampaikan kepada sekolah-sekolah melalui gerakan bumbung kemanusiaan.

Selain itu mendorong guru, dan siswa agar menyisihkan sebagian uang jajan untuk membantu mereka yang berada di wilayah kekeringan. Begitu juga kepada para pengusaha di Kebumen diminta untuk peduli.

BPBD Kebumen mencatat, hingga saat ini bantuan air bersih yang telah masuk sebanyak 973 tangki, baik dari swasta maupun PNS. Begitu juga dengan kalangan dunia usaha yang memberikan bantuan air bersih sebanyak 1.265 tangki atau senilai Rp 221.375.000.

“Saya mengimbau agar masyarakat menggunakan air secara hemat dan bijak serta membantu saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan air bersih,” ujar Penjabat Bupati Kebumen Arif Irwanto.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kebumen Muhyidin mengatakan, bantuan air bersih sebenarnya sudah dialokasikan melalui APBD murni dan APBD Perubahan sebesar Rp 400 juta atau setara dengan 2.056 tangki. Anggaran sebesar itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal air bersih bagi 105.000 warga yang mengalami kekurangan air bersih.

Masih dibutuhkan lagi anggaran sekitar Rp 1 miliar. Apalagi musim kemarau kali ini cukup panjang. “Menurut perkiraan BMKG, kemarau yang berdampak pada kondisi kekeringan akan berlangsung mundur hingga Desember mendatang,” ujar Muhyidin.

Tergangggu

Produksi pangan di Kabupaten Purworejo mengalami gangguan. Hal itu sebagai dampak dari perubahan iklim, terutama musim kemarau El Nino. Selain produksi pangan terganggu, kegiatan dinas terkait belanja hibah untuk kelompok tani juga terhambat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Pertanian Peternakan Kelautan dan Perikanan Kusyanto dalam kegiatan rapat koordinasi ketahanan pangan di ruang Arahiwang, belum lama ini. Hadir dalam acara itu, Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Gandi Budi Supriyanto, S.Sos yang mewakili Bupati Purworejo.

Rakor juga dihadiri seluruh Satker yang ada di bawah koordinasi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan seluruh Camat se-Kabupaten Purworejo. ‘’Dalam UU No 23 tahun 2014 disyaratkan kelompok yang bisa menerima hibah, yakni kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Yang terjadi, sebagian besar belum berbadan hukum tetap. Jadi kegiatan ini menjadi macet atau tidak terlaksana,’’ terangnya.

Kusyanto juga menerangkan, untuk ternak potong dan telur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Demikian pula dengan ikan budi daya, produksinya juga meningkat. Sementara, ikan tangkap sulit diprediksi, karena dipengaruhi cuaca di laut yang tidak menentu. Budi Supriyanto mengatakan, koordinasi itu sangat penting sebagai upaya mengantisipasi dampak perubahan musim.

‘’Diperlukan berbagai langkah antisipasi yang terpadu dan terkoordinasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana kekeringan yang tentunya akan berdampak pada kondisi ketahanan pangan,’’ katanya. Gandi menambahkan, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.

Menurut dia, diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Purworejo. ‘’Jadi upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan dapat terwujud.’’ (J19,H43-32)

sumber : suaramerdeka.com