KEBUMEN- Panwas Kabupaten Kebumen mengingatkan larangan PNS berkampanye melalui media wayang santri yang dibawakan Ki Agus Muhtar, baru-baru ini.

Gelaran wayang santri yang berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Kebumen itu cukup menghibur. Terlebih kegiatan dalam rangka soosialisasi pengawasan Pilkada Kebumen itu menggunakan tokoh wayang Bawor.

Ki Agus Muhtar yang juga Anggota Panwas Kecamatan Mirit itu menampilkan tokoh Bawor sebagai salah satu PNS mbeling (tidak patuh pada peraturan). Bawor pun mengajak warga memilih salah satu calon bupati yang ternyata sahabat karibnya.

Saking semangatnya memberikan dukungan, Bawor menjanjikan sesuatu jika calon yang didukungnya jadi. Bahkan sanggup menaikkan pangkat dan jabatan. “Kalau temanku jadi bupati, urusannya gampang. Jangan khawatir nanti saya jadikan kepala sekolah,” ucapnya yang seketika disoraki penonton.

Tindakan Bawor itu jelas bertentangan dengan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan PNS. Sehingga, Cepot Al Gesengi selaku Panwas pun mengingatkan Bawor agar sebagai PNS tidak boleh mengajak, memfasilitasi dan membuat keputusan untuk mendukung salah satu calon Bupati.

Hingga akhirnya Bawor menyadari kekeliruannya. Ketua Panwaskab Kebumen Suratno mengemukakan, Pawas Kebumen selalu berupaya yang preventif melalui media khasanah lokal, yakni menggunakan wayang santri.

Merasa Jenuh

Dengan menggunakan media lokal, maka masyarakat akan dengan mudah menerima maksud dan tujuan dari sosialisasi tersebut tanpa merasa jenuh. Adapun untuk waktu kampanye pada Pilkada ini berlangsung 27 Agustus-7 Desember. “Kegiatan seperti ini sudah dilaksanakan sebanyak tujuh kali di berbagai wilayah,” katanya.

Lebih lanjut, penggunakan media yang menghibur itu ternyata cukup efektif dalam melakukan sosialisasi pengawasan Pilbup yang berlangsung 9 Desember mendatang. Pasalnya, jika hanya membacakan peraturan dan larangan serta sanksi, maka masyarakat akan jenuh. “Akan berbeda jika sosialisasi tersebut disampaikan dengan sebuah narasi dan dikemas dalam cerita, sehingga masyarakat akan lebih lama mengingatnya,” jelas Suratno.

Sementara itu, Devisi Pencanangan dan Hubungan antar Lembaga Panwascam Petanahan Wadiroh mengatakan, sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada para PNS berkaitan dengan larangan Pilkada.

Dan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi hal ini demi meminimalisasi pelanggaran pada Pilkada mendatang. Wadiroh menambahkan, sangat berterima kasih kepada Camat Petanahan Ram Gunadi dan Danramil Petanahan Kapten Inf Agus Handoyo yang telah membantu menfasilitasi Panwascam Petanahan berupa kantor sekretariat yang representatif dan para pegawai yang andal. (K5-32)

sumber : suaramerdeka.com