KEBUMEN – Pers memiliki peran penting dalam politik lokal, termasuk pada pelaksanaan Pilkada 2015. Dalam menjalankan fungsinya, pers tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik guna mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat.

“Salah satunya dengan mengungkap rekam jejak calon kepala daerah yang ada secara apa adanya. Jadi calon pemilih akan memiliki pertimbangan untuk menentukan pilihannya,” ujar Redaktur Senior Harian Suara Merdeka Muhammad Zaini Bisri saat menjadi pembicara dalam Sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2015 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Kebumen, Rabu (25/2).

Sarasehan yang gelar atas kerja sama Pemkab Kebumen, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Jateng IV dan PWI Koordinatoriat Kebumen itu mengangkat tema “Pers, Politik Lokal dan Pilkada 2015”.

Pembicara lain yang dihadirkan, dosen Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Dr Teguh Yuwono. Meski agak terlambat, Bupati Kebumen Buyar Winarso menyempatkan hadir secara pribadi dalam acara tersebut.

Hadir pula Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo dan jajaran Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) dan Ketua KPU Kebumen Paulus Widiyanto. Tampak tokoh politik, pendidikan dan agama, LSM, serta mahasiswa dalam sarasehan yang dipandu Ketua PWI Jateng IV Komper Wardopo itu.

Zaini Bisri menambahkan, seharusnya media tidak berpihak saat ada kompetisi politik. Di Amerika yang membolehkan media massa berpihak kepada salah satu kandidat presiden, hal itu sekarang mulai ditinggalkan. Untuk itu, pers harus menyampaikan informasi yang sesuai kenyataan di lapangan.

Selama ini ada pers, terutama yang sudah beravialiasi kepada kepentingan praktis cenderung tidak menyampaikan fakta secara jujur. Apalagi masyarakat awam terkadang tidak bisa membedakan antara iklan dan berita. “Politik media bukanlah politik nyata yang bisa dijadikan acuan atau referensi untuk memilih calon pemimpin.

Sekarang politik media tidak bisa menggambarkan kondisi realitas yang sesungguhnya,” ujarnya mengharapkan dengan memberikan pendidikan politik yang benar mewujudkan warga akan terlibat dalam Pilkada secara cerdas.

Perbaikan Sistem

Teguh Yuwono mengatakan sebanyak 21 kabupaten/kota di Jateng akan menggelar Pilkada serentak pada 2015. Dia melihat, Pilkada di Kebumen akan kompetitif, karena bupati petahana memastikan tidak akan mencalonkan diri kembali.

“Hal ini berbeda dengan Kota Solo, Semarang dan Kabupaten Purbalingga. Di mana bupati atau walikota petahana siap maju kembali membuat ciut nyali bakal calon lain,” ujar akademisi asli Mirit itu menyampaikan, tidak semua kabupaten/kota siap melaksanakan Pilkada, terkait persoalan anggaran, terutama kabupaten/ kota yang pelaksanaan Pilkada dimajukan. Teguh menyampaikan untuk membentuk sebuah budaya demokrasi yang baik harus dipaksakan melalui peraturan.

Tanpa aturan yang tegas dan konsisten akan menimbulkan kekacauan politik dan munculnya pemimpin yang tidak berkualitas yang bisa terpilih hanya karena punya suara terbanyak. Kalau cuma modal suara terbanyak, bisa-bisa pemimpin yang tidak berkualitas bisa terpilih. Dia bercerita pernah melakukan penelitian mengenai apa isi disposisi bupati di Indonesia.

Ternyata dari hasil penelitian isi disposisi bupati hanya berisi kata-kata seperti “wakili saya….tindak lanjuti dan semacamnya. “Artinya bupati tersebut tidak punya ide strategis untuk menyelesaikan masalah dan memang tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah,” tandasnya. (J19-32)

sumber : suaramerdeka.com