KEBUMEN - Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Komisariat wilayah (Forsesdasi Komwil) Jawa Tengah, diminta dapat menjaga komitmen bersama dalam menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Khususnya, dalam rangka membangun birokrasi yang baik. Hal itu dikatakan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, saat membuka rapat koordinasi Forsesdasi Komwil Jawa Tengah di Pendopo Bupati, Sabtu (10/11).

Hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Djuwarni, Sekdaprov Sri Puryono, Sekda Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, serta para Sekda dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

"Sekda harus menyosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan kabupaten/kota, agar SDM di lingkungannya juga harus mengerti teknologi. Karena perkembangan teknologi informasi cepat sekali. Selain itu, juga bisa mendukung reformasi birokrasi, dengan melaksanakan tugas secara profesional," ujar Sri Puryono.

Pada kesempatan itu, dia juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah melaksanakan lelang jabatan sebagai bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Ia meminta Pemkab/kota tidak bingung dalam pelaksanaannya. "Jangan sampai ada beberapa pemkab/kota yang mengaku belum siap dan dikembalikan ke pemprov. Dicoba dulu sesuai dengan kemampuan masing-masing," tegasnya.

Menurut Sri Puryono, dalam lelang jabatan yang diutamakan adalah track record atau rekam jejak calon pejabat. Untuk itu, saat penunjukkan panitia seleksi (pansel) harus di pilih yang independen, profesional dan kompeten agar trasparansi lelang jabatan dapat dijaga.

Sementara untuk efisiensi anggaran, pansel di daerah tidak perlu terlalu banyak. Cukup lima orang anggota pansel, dimana 45 persennya diambil dari internal birokrasi setempat atau sebanyak dua orang. Sedangkan untuk psikotes, dapat berkonsultasi dengan BKD Provinsi Jawa Tengah yang sudah memiliki tim penguji, yang diakui oleh Polri.

"Meski rekrutmen pejabat pada akhirnya bersifat subyektif kepala daerah saat masuk tiga besar, namun sebelum itu lelang harus seobyektif mungkin. Pansel dapat diambil dari rektor universitas yang sudah teruji kompetensinya," ujarnya.

Dalam lelang jabatan ini, para sekda kabupaten/kota meminta agar pemerintah provinsi menerbitkan petunjuk teknis yang digunakan pegangan. Sehingga, dalam rekruitmen nanti tidak timbul masalah.

Sementara isu lain yang diangkat dalam rapat tersebut adalah remunerasi PNS atau single salary yang akan diterapkan Pemprov Jawa Tengah sebagai pilot project di Jawa Tengah. Selain itu, pembatasan hibah bansos dan revisi PP no 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang hingga kini belum juga selesai. Seluruh isu strategis tersebut akan dimantapkan pada rapat lanjutan di Semarang 20 Februari 2014 mendatang. (ori)

sumber : Kebumen Express