KEBUMEN,  – Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Nakertransos) Kebumen terancam krisis instruktur menyusul kebijakan moratorium PNS. Pasalnya, saat ini dari 26 instruktur yang ada, 16 orang di antaranya akan memasuki masa pensiun.

“Jika tidak ada pengganti instruktur yang akan purna tugas, bisa dipastikan akan menganggu kegiatan pelatihan yang diselenggarakan  BLK,” ujar Kepala BLK Kebumen Djoko Wardoyo saat menerima kunjungan Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini, Rabu (17/12).

Menurut Djoko Wardoyo, untuk bisa menjadi instruktur BLK tidak sekadar PNS, tetapi memiliki kemampuan khusus dan sertifikasi. Padahal untuk menghasilkan instruktur yang handal diperlukan waktu yang lama. Untuk itu, pihaknya berharap ada solusi terbaik untuk pengganti para instruktur yang akan pensiun.

“Kami sudah mengajukan ke pemerintah pusat, diharapkan bisa didrop instruktur dari sana,” imbuh Djoko Wardoyo tahun 2014 pihaknya melaksanakan 40 paket pelatihan yang didanai APBN antara lain pelatihan mesin logam, mobil bensin, mobil diesel sepeda motor, bordir, dan  finishing.

Menurut Djoko, secara umum peralatan yang dimiliki BLK Kebumen sudah memadai. Meski demikian, untuk meningkatkan kualitas pihaknya terus mengajukan penambahan peralatan kepada pemerintah pusat. Selain untuk pelatihan juga mengajukan peralatan khusus untuk uji kompetensi.

“Harapannya, dengan kunjungan anggota Komisi IX DPR RI, aspirasi kami dapat diperjuangkan di Jakarta,” ujarnya Doko Wardoyo menyampaikan BLK Kebumen memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat, karena program pelatihan yang digelar dinilai berhasil dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menegaskan, BLK harus disuport untuk menghasilkan calon tenaga kerja yang terampil. Dia mengpresasi Pemkab Kebumen yang mendukung dengan membangun gedung baru dengan dana APBD. Tetapi keberadaan BLK harus tetap mendapatkan dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk fasilitas dan instruktur.

“Saya melihat, di BLK Kebumen tidak ada regenerasi instruktur. Padahal untuk menjadi instruktur harus pegawai negeri. Bisa dibayangkan jika 16 orang instruktur berakhir masa kerjanya, tentu pengelola akan kelimpungan menjalankan kegiatan,” ujar anggota dewan Partai Nasdem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng VII meliputi Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara.

Sementara itu, dalam kegiatan reses di Kebumen, Amelia Anggraini yang didampingi Anggota DPRD Kebumen Tunggul Jaluaji dan Musito juga mengunjungi gedung RSUD Kebumen, menyerap aspirasi di Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu, dan bertemu petani di Buluspesantren. Diagendakan bertemu dengan jajaran anggota Forkiminda Kebumen di Pendopo Rumah Dinas Bupati dan jaring aspirasi warga di Dapil Kebumen 5.

(Supriyanto/CN39/SM Network) suaramerdeka.com