KEBUMEN - Sebanyak 656 personel Polres Kebumen mulai Senin sore ini, akan digeser mengamankan Pilpres 9 Juli.

Personel itu akan mengamankan 2.458 tempat pemungutan suara (TPS), sekaligus sebagai pasukan cadangan yang siaga penuh di polres dan 26 Polsek.

Kapolres Kebumen AKBP Faizal kemarin mengungkapkan, sebelum pergeseran pasukan, akan dilakukan Kesepakatan Pilpres Damai yang diikuti dua tim sukses capres cawapres di Kebumen.

Kedua tim sukses akan membacakan Kesepakatan Pilpres Damai disaksikan anggota Polres dan unsur linmas.

Menurut Kapolres, kesepakatan damai itu penting agar kedua tim sukses siap mematuhi aturan ketentuan.

Selain itu, kedua tim sukses diharapkan siap menerima hasil dan siap menang dan siap kalah. Dengan demikian diharapkan bisa menciptakan kondisi yang aman dan damai di masyarakat, baik sebelum maupun sesudah pilpres.

"Kami optimistis Pilpres 9 Juli di Kebumen aman. Karena itu kami mengimbau kepada tim sukses dua pasang calon, tim koalisi serta tim sukarelawan agar sama-sama mematuhi aturan. Kemudian jangan membuat hal-hal yang memicu keresahan di masyarakat," tegas Kapolres.

Harus Aman

Di sisi lain, Kapolres menargetkan Pilpres 9 Juli di Kebumen harus aman dan kondusif. Berbekal pengamanan Pileg 9 April lalu, pihaknya siap menjalan tugas pengamanan Piilpres dan menjaga situasi keamanan di daerah Kebumen.

Hal itu membutuhkan saling pengertian peserta pemilu, tim sukses, elite politik dan kedewasaan berpolitik masyarakat.

Untuk itu, Kapolres berharap dalam Pilpres 9 Juli mendatang semua pihak bisa bersikap dewasa.

Hendaknya para elite politik di daerah bisa menciptakan suasana kondusif dan saling menghargai. Perbedaan aspirasi politik di dalam demokrasi sebagai hal yang wajar dan jangan sampai memicu konflik di masyarakat.

Sebelumnya Ketua Panwas Pilpres  Kebumen Kasran juga berharap pelaksanaan Pilpres 9 juli berjalan aman dan tertib. Jangan ada kecurangan serta pelanggaran. Panwas telah menyiapkan 709 petugas pemilu lapangan (PPL) yang memantau 2.458 TPS.

Bahkan para PPL disiagakan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang selama hari tenang hingga menjelang masa pencoblosan. (B3-32)
sumber : suaramerdeka