KEBUMEN - Hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen menyusulkan angka Rp 1miliar untuk kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) nonkategori I dan II agar masuk dalam APBD 2014.

Pasalnya, APBD yang sudah di setujui saat rapat paripurna sebelumnya itu masih dalam bentuk catatan-catatan dari sejumlah fraksi.

"Karena itu, hari ini (Selasa 3/12) kami tindaklanjuti adanya catatan-catatan tersebut," kata Ketua Komisi A DPRD kabupaten Kebumen, Dra Halimah Nurhayati MAP usai memimpin rapat kemarin.

Rapat dihadiri perwakilan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Forum Komunikasi (FK) GTT/PTT yang diwakili oleh Muhammad Nasukha dan Sunarto, selaku Ketua dan Sekretaris FK GTT/PTT Kabupaten Kebumen.

Halimah mengatakan, dilaksanakannya rapat Komisi A itu juga atas dorongan dari ketua DPRD Kabupaten Kebumen Ir Budi Hianto Susanto. Sejumah anggota Komisi A dan unsur pimpinan hadir dalam rapat tersebut, antara lain M Taufik, Burhanudin SH, Rohadi dan Tatag Sajoko SH.

Evaluasi Gubernur

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, munculnya angka Rp 1 miliar akan dibahas saat evaluasi APBD 2014 oleh Gubernur Jawa Tengah. Sehingga masih ada celah untuk memasukkan angka Rp 1 miliar tersebut.

M Taufik menambahkan, langkah Komisi A yang menyusulkan Rp 1 Miliar itu dinilai bagus. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. "Dalam hal ini, setelah evaluasi gubernur akan disampaikan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jateng," sambung Halimah.

Ketua FK GTT/PTT Muhamad Nasukha mengaku menerima langkah yang diambil tersebut. Pihaknya mengaku sudah satu tahun memperjuangkan kesejahteraan GTT/PTT.

"Sebenarnya yang kami tuntut adalah sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten). Munculnya angka yang hanya Rp 1 miliar itu karena alasan keterbatasan anggaran sehingga kami memakluminya," jelas Nasukha.

UMK di Kebumen Rp 935.000, sementara jumlah GTT/PTT Kebumen mencapai 2.573 orang. Sehingga, jika alokasi Rp 1 miliar itu masuk APBD 2014, maka untuk dibagikan kepada GTT/PTT yang ada di Kebumen masih jauh dari UMK. "Untuk teknisnya nanti diserahkan ke Dikpora." (K5-86)

sumber : suaramerdeka