KEBUMEN - Gedung DPRD Kebumen dikepung sekitar 1.500 guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) sekolah negeri non-K1 dan K2, Senin (25/11/2013). Mereka mendesak Pemkab Kebumen untuk memberi perhatian terhadap nasibnya.

Dalam aksi di Hari Guru Nasional, mereka melakukan doa bersama di halaman Gedung DPRD. Selain itu, orasi secara bergantian. Spanduk dan poster juga dibentangkan. Salah satunya tertulis 'GTT/PTT bukan ban serep PNS malas'.

Menurut Ketua Umum Forum Komunikasi GTT/PTT Kabupaten Kebumen, Muhammad Nasukha, kesejahteraan GTT di sekolah negeri non-K1 dan K2 masih sangat memprihatinkan, hanya Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu perbulan. Bahkan untuk PTT, hanya Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu perbulan.

Karena itu Pemkab Kebumen didesak mengalokasikan anggaran di APBD untuk tambahan kesejahteraan. Hal itu sesuai imbauan Mendagri dan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru.

"Kami minta ada tambahan kesejahteraan dari APBD yang besarnya Rp 975.000 sesuai upah minimum Kabupaten Kebumen," tandas Nasukha.

Desakan lain, pemerintah harus memberi kesempatan pada GTT di sekolah negeri non-K1 dan K2 untuk mendapatkan hak sertifikasi seperti halnya guru di sekolah swasta. (Suk)(KRjogja.com)

264efcdc1365855268833ae1256f6164.JPG