KEBUMEN - Tiga kabupaten di Sumatera Utara di bawah dampingan Yayasan Atikeleng Gereja Batak Karo Protestan (YAK GBKP) Sibolangit Deliserdang, selama tiga hari (15-18/9) kemarin melakukan studi banding ke LSM Formasi Kebumen.

Ketiga kabupaten itu meliputi Kabupaten Deli Serdang, karo dan Simalungun. Mereka yang melakukan kunjungan belajar itu terdiri dari unsur yayasan, kepala desa, sekretaris desa, BPD serta pengurus keuangan mikro untuk belajar meningkatkan kualitas tata kelola pemeirntah desa yang baik.

Dewan Presidium Formasi H Yusuf Murtiono kemarin menjelaskan, agenda selama di Kebumen yaitu berdiskusi. Di samping itu juga tukar pengalaman terkait aktivitas Formasi memberdayakan desa, kemudian tentang kebijakan desa.

Untuk mengetahui secara praktek kinerja aparat pemerintah desa, seluruh peserta diajak ke Desa Pejengkolan Kecamatan Poncowarna selama dua hari. Kedatangan tamau dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu disambut kepala desa dan seluruh perangkatnya serta Camat Padureso.

Formasi juga mengajak tamu peserta berwisata ke Gua Jatijajar dan Pantai Logending.

Menurut Yusuf, tekad membangun dan mengurus desa untuk lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik perlu ditanamkan kepada semua pihak.

Banyak Persoalan

Hal itu bukan hanya tanggung jawab kepala desa dan perangkat desa, namun harus direspon sebagai tanggung jawab bersama masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kalangan miskin.

"Kewenangan desa untuk berbuat yang lebih besar dalam mengatur dalam mengurus rumah tangga sendiri hendaknya benar-benar diberi ruang yang luas agar seluruh kemampuan, kreativitas dan inovasi desa berkembang," ujar aktivis LSM yang pernah menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat di Sulawesi dan Sumatera utara.

Pimpinan rombongan sekaligus Kepala Unit Advokasi YKGKBP Lesmawati Br Perangin-Angin, mengatur dan mengurus desa tidak semudah seperti yang selama ini dilaksanakan di desa-desa dampingan YAK. Terutama tiga Kabupaten yang saat ini mengikuti kunjungan belajar ke Formasi di Kebumen.

"Masih banyak persoalan, terutama dalam hal pemahaman peraturan desa, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa di Sumut harus dibenahi. Apalagi jika dibandingkan dengan desa-desa di Kabupaten Kebumen," tuturnya.

Menurut Lesmawati, penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah dampingan YAK GBPK Sibolangit mencapai lebih 100 desa tersebar di 11 Kabupaten. Dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat sudah lama dan berkembang, namun komitmen dan kualitas pemerintahan desa masih jauh dari standar minimal. (B3-91)

SUMBER : SUARAMERDEKA