KEBUMEN - Prestasi di bidang peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten (pemkab) Kebumen. Untuk kali kedua, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun 2012 mendapat penilaian opini tertinggi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPR RI atas LKPD 2012 Pemkab Kebumen oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ignatius Bambang Adiputranto SH MSi diterima oleh Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE dan Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hianto Susanto di Kantor BPK RI Perwakilan Jateng di Semarang, Senin (22/4).

Selain Kebumen, penandatanganan berita acara dan penyerahan LHP atas LKPD 2012 juga diikuti oleh Pemkab Semarang, Demak, Pati, dan Rembang. Namun yang meraih predikat WTP hanya Kabupaten Semarang dan Kebumen. Sedangkan Kabupaten Demak, Pati dan Rembang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE mengungkapkan rasa syukur dengan opini tertinggi tersebut setelah tahun 2011 Kebumen juga mendapatkannya.

"Kami bersyukur Kebumen mampu mempertahankan predikat WTP selama dua tahun berturut-turut," ujar Buyar Winarso didampingi Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hianto kepada Suara Merdeka di sela-sela acara.

Sesuai Standar

Raihan tersebut, imbuh Buyar yang didampingi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dAerah (DPPKAD) Kebumen H Supangat SE dan Kepala Inspektorat Kebumen Drs Mahmud Fauzi MS paling tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Namun demikian, capaian itu diakui tidak terkait dengan ada atau tidak adanya pelanggaran di Kebumen. Sebab predikat WTP hanya untuk penyajian pelaporan keuangan saja. "Adapun untuk bisa mengetahui adanya pelanggaran atau tidak diperlukan audit belanja selama setahun," ujarnya.

Ketua DPRD Kebumen Ir Budi Hianto Susanto memberikan apresiasi atas penilaian opini tertinggi dengan predikat WTP yang di raih Pemkab Kebumen dan Semarang.

Sebagai mitra eksekutif, DPRD Kebumen mendukung upaya pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel. "Salah satunya dengan menjalin komunikasi antara DPRD Kebumen dengan Bupati," ujar Budi Hianto.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ignatius Bambang Adiputranto SH MSi menyampaikan perlunya dilaksanakan perbaikan oleh pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola keuangan daerah. (J19-86)

sumber suaramerdeka