SEMARANG — Sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan asosiasi pengembang perumahan berhasil menurunkan angka kebutuhan rumah (backlog) secara signifikan sepanjang tahun 2025. Tercatat, backlog perumahan di Jawa Tengah berkurang sebanyak 274.514 unit.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pada awal 2025 jumlah backlog rumah di wilayahnya mencapai 1.332.968 unit. Berkat berbagai upaya kolaboratif, sebanyak 274.514 unit telah tertangani, sehingga menyisakan sekitar 1.058.454 unit backlog hingga akhir tahun.

Menurut Luthfi, persoalan perumahan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Real Estate Indonesia (REI) dan asosiasi pengembang lainnya. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jawa Tengah di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan, percepatan penyediaan rumah layak huni merupakan bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Pemprov Jawa Tengah juga terus menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), rehabilitasi, serta pembangunan rumah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Gubernur berharap pengembang dan asosiasi perumahan dapat berperan aktif menyediakan hunian yang sesuai dengan kebutuhan serta daya beli masyarakat, sekaligus mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Meski demikian, Luthfi mengingatkan agar pengembangan kawasan perumahan tetap memperhatikan ketersediaan dan peruntukan lahan. Ia menegaskan bahwa lahan sawah dilindungi tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman, serta setiap pembangunan perumahan wajib berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan tata ruang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jawa Tengah Hermawan Mardiyanto menyatakan bahwa dukungan Pemprov Jateng sangat membantu dalam percepatan penyediaan rumah layak huni. Evaluasi bersama Gubernur dilakukan secara berkala setiap tiga bulan untuk memantau pelaksanaan program 3 juta rumah.

Ia menambahkan, kebutuhan masyarakat terhadap hunian masih sangat tinggi. Oleh karena itu, REI mengimbau seluruh anggotanya untuk menjalankan pembangunan secara profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), juga dinilai berperan penting dalam mendorong capaian target pembangunan perumahan.

IMG-20260211-WA0146.jpg IMG-20260211-WA0142-1024x683.jpg IMG-20260211-WA0140-1024x683.jpg IMG-20260211-WA0145-1024x682.jpg