Pemerintah Percepat Pemenuhan Dokter Spesialis Lewat Kerja Sama Pendidikan Rumah Sakit

SURAKARTA – Pemerintah terus mengintensifkan berbagai langkah strategis guna mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis sekaligus mendorong pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan perguruan tinggi serta rumah sakit di berbagai daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia masih membutuhkan sekitar 1.165 dokter spesialis yang memiliki kompetensi tambahan untuk menangani layanan prioritas, khususnya penyakit jantung, stroke, dan kanker. Ketiga penyakit tersebut menjadi penyebab utama tingginya angka kematian setiap tahun.

Menurut Budi, antrean layanan unggulan bagi pasien jantung dan stroke masih sangat panjang, sementara masa krusial penanganan kedua penyakit itu hanya berlangsung dalam hitungan jam. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri apabila layanan spesialis hanya tersedia di rumah sakit besar.

Melalui program pendidikan dokter spesialis di RSPPU, Kementerian Kesehatan berharap dapat mencetak lebih banyak tenaga dokter spesialis yang nantinya akan ditempatkan di rumah sakit daerah yang selama ini belum memiliki dokter spesialis.

Kemenkes menargetkan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis tersebut dapat tercapai dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan, bahkan diupayakan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan RSUD Prof. Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Dr. Moewardi, serta Universitas Diponegoro untuk membuka pendidikan spesialis bedah saraf, bedah anak, dan mikrobiologi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dalam mendukung program pembangunan sektor kesehatan.

Ia menilai kegiatan tersebut memiliki peran strategis dalam menyatukan langkah lintas pemangku kepentingan agar pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan cepat. Sepanjang tahun 2025, berbagai program kesehatan di Jawa Tengah dinilai berjalan dengan baik, di antaranya program dokter spesialis keliling (Spelling) dan layanan Cek Kesehatan Gratis.

Sumarno berharap hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan program kesehatan di Jawa Tengah pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal.

IMG-20260129-WA0135.jpg IMG-20260129-WA0139.jpg IMG-20260129-WA0136-1024x683.jpg IMG-20260129-WA0137-1024x682.jpg