KARANGANYAR – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pembangunan di Jawa Tengah harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak terputus. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Karanganyar, Senin (22/12/2025).

Menurut Luthfi, forum ini menjadi wadah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan DPRD dalam upaya bersama membangun Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa program pembangunan harus berjalan secara berjenjang dan terintegrasi, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.

“Pembangunan tidak boleh terhenti. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional harus dijabarkan secara berkesinambungan hingga tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa,” ujar Luthfi.

Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk memperkuat kemitraan dengan DPRD di wilayah masing-masing agar kebijakan pembangunan dapat terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga kolaborasi perlu terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Selain itu, Luthfi menyoroti posisi strategis DPRD yang memiliki jejaring politik hingga ke tingkat pusat melalui fraksi partai politik. Menurutnya, jejaring tersebut harus dimanfaatkan secara optimal demi mendukung percepatan pembangunan daerah.

Melalui forum tersebut, Gubernur mendorong DPRD kabupaten/kota untuk mempererat konsolidasi dengan kepala daerah masing-masing serta mengajak pejabat pusat berperan aktif dalam pembangunan Jawa Tengah.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi politik yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan semangat kebersamaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyampaikan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD berperan penting dalam mengawal kebijakan pembangunan agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” kata Sumanto.

Ia berharap forum ini dapat semakin memperkuat konsolidasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

IMG-20251222-WA0169.jpg IMG-20251222-WA0168.jpg IMG-20251222-WA0171.jpg