Gubernur Jateng Tegaskan Integritas Pejabat Publik pada Peringatan Hakordia 2025
SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Gradhika Bhakti Praja, Kamis (4/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya integritas bagi setiap pejabat publik agar tidak menyimpang dari tugas pelayanan masyarakat.
Dihadiri oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Jateng Sumanto, serta Sekda Jateng Sumarno, acara ini menjadi momentum penguatan komitmen antikorupsi. Gubernur Luthfi mengutip pesan Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, “Jika Anda ingin menguji karakter sejati seseorang, berilah dia kekuasaan.” Ia menekankan bahwa pejabat publik hanya berhak mengambil tanggung jawab, bukan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Pemprov Jawa Tengah terus memperluas gerakan antikorupsi melalui berbagai program, seperti pembentukan Desa Antikorupsi dan penyelenggaraan Sekolah Antikorupsi bagi 7.810 kepala desa. Selain itu, sebanyak 104 sekolah tingkat SMA/SMK dan SLB juga telah ditetapkan sebagai sekolah berintegritas.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Jawa Tengah mencatat sejumlah capaian positif, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi dengan skor 91,28, nilai SAKIP 82,63, SPIP sebesar 3,471, dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 mencapai 79,47. Bahkan, skor Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024 berada di angka 95,56.
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa Hari Antikorupsi Sedunia harus menjadi pengingat agar budaya antikorupsi diterapkan setiap hari, bukan sekadar seremoni tahunan.
Sementara itu, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen daerah dalam pencegahan korupsi. Ia menjelaskan bahwa MCP kini diperkuat dengan metode baru, yakni Monitoring Center Surveillance for Prevention (MCSP), yang melibatkan masyarakat, pegawai, para ahli, auditor BPK dan BPKP, aparat penegak hukum, hingga pensiunan.
Menurut Setyo, MCSP tidak hanya menyajikan angka evaluasi, tetapi menjadi bagian penting dalam menilai bagaimana pemerintah daerah menjalankan aktivitas dan kinerjanya.
Hakordia2-1536x1023.jpg
Hakordia4-1024x682.jpg
Hakordia5-1024x682.jpg
Hakordia3.jpg
Hakordia6-1024x683.jpg