KEBUMEN - Tim Pedamping Profesional (TPP) Kabupaten Kebumen menggelar rapat koordinasi dengan para Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD) dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota.

Acara berlangsung di Hotel Mexolie pada Kamis sore 21 November 2024, dan turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kebumen Cokro Aminoto bersama jajaran. 

Ketua TPP Kebumen Hadi Sofwan mengatakan, rapat koordinasi tidak lain untuk menyelaraskan program TPP di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispermades.

"Ini adalah Rakor rutin, kenapa kita mengundang Dispermades karena kita ingin ada sinergitas antara TPP dengan Pemerintah Daerah untuk mengawal keberlanjutan, karena pembangunan desa tidak bisa dilaksanakan oleh kita sendiri, tapi harus ada kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten," ujar Hadi.

Misalnya kata dia, menyangkut soal 
Suistainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Menurutnya, setiap desa harus ada pencapaian SDGsnya. Dalam hal ini ada tiga poin, yaitu satu Desa Tanpa Kemiskinan. Dua Desa Tanpa Kelaparan. Tiga Desa Sehat dan Sejahtera.

 "Ini yang menjadi prioritas pada tahun 2025,  ketahanan pangan, ekonomi dan convergensi stunting. Dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau kita bekerja sendiri, tanpa ada kolaborasi dengan Pemerintah Daerah," tuturnya.

"Contoh kita mau membuat program ketahanan pangan atau kebun pangan. Pemberdayaan UMKM di suatu desa, kira-kira siapa leading sektornya. Pasti yang pertama adalah Pemerintah Kabupaten yang merupakan kepanjangan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat," jelasnya.

Untuk itu, TPP tidak akan mungkin bisa berjalan efektif tanpa ada sinergitas dengan Pemerintah Daerah. Untuk itu ia mengajak kepada para pendamping dan TAPM untuk membangun sinergitas yang baik dengan Pemda agar program bisa terlaksana dengan baik.

Sebagai TPP, pihaknya akan terus mengawal program desa, khususnya terkait Ketahanan Pangan, dimana anggaran untuk ketahanan pangan harus diambil 20 persen dari Dana Desa. "Ini yang akan kita kawal dalam rangka mewujudkan swasembada pangan," ucapnya.

Sementara itu, Kadispermades Cokro Aminoto mengatakan, pihaknya juga terus mendorong adanya kerjasama yang baik dengan semua pihak dalam membangun daerah. Dan desa menjadi ujung tombok dari teritorial sebuah negara yang harus diperhatikan dan dikuatkan programnya.

"Karena itu kami menyambut baik adanya rakor ini karena dari forum-forum seperti ini kita menjadi tahu apa yang menjadi persoalan desa dan bagaimana solusi penyelesaiannya agar dibicarakan secara bersama," ujar Cokro.

Cokro meminta kepada para pendamping desa dan TAPM agar tidak ragu untuk berkomunikasi dengan Pemda. "Apapun persoalan yang terjadi saya harap bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Yang terpenting dalam bekerja ini kita harus tetap berpegang pada aturan yang ada."

IMG-20241122-WA0013.jpg IMG-20241122-WA0016.jpg IMG-20241122-WA0017.jpg