KEBUMENKAB.GO.ID - Pemerintah Kabupaten Kebumen menerima kunjungan dari rombongan anggota DPR RI Komisi VIII. Mereka diterima Bupati  Arif Sugiyanto di Gedung Sekda Kebumen, Rabu (17/11).

Kunjungan Komisi VIII DPR yang dipimpin oleh anggota dari Fraksi Parta Gerindra Abdul Wachid secara sepesifik dalam rangka serap aspirasi, dalam mengawal program pemerintah terutama dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama.

"Jadi selain fungsi anggaran, kita juga punya fungsi pengawasan. Jadi kita ingin melihat  bagaimana program bantuan pemerintah dari Kementerian Sosial dan Agama yang masuk dalam ruang lingkup kerja kami bisa tepat sasaran. Sekaligus kita juga ingin persoalan sosial apa yang ada di Kebumen," ujar Wachid.

Pada masa pandemi ini, ia menuturkan pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan bantuan sosial mauupun bantuan tunai untuk masyarakat. "Alhamdulillah sampai saat ini bantuan sosial maupun tunai masih terus berlanjut digelontorkan pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Bupati menyampaikan, pada masa pandemi ini kemiskinan di Kebumen memang mengalami kenaikan menjadi 17,59 %. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Kebumen dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per-Oktober 2020 ada sebanyak 529,219 jiwa.

Beragam upaya pun sudah dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen, seperti pemetaan warga per desa, verifikasi dan validasi data, identifikasi potensi, perhitungan RAB hingga monitoring dan evaluasi keberlanjutan program.

"Terkait dengan program Bansos Gulkin Tahun 2021 melalui program sembako sudah dilakukan sebesar 118.506 transaksi KPM atau 97.21% transaksi. Sementara program Keluarga Harapan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 hingga tahap ketiga sudah mencapai 61.637 KPM transaksi atau 99.66%," ucap Bupati.

Menurut Bupati, tentu hal itu berjalan bukan tanpa kendala dalam program sembako. Setidaknya kendala yang dihadapi seperti bahan pangan kurang berkualitas, saldo Rp.0, sebaran dan agen penyalur yang jadi kewenangan Himbara, perebutan KPM, hingga mekanisme penentuan harga program sembako melalui rapat tikor.

Demikian juga persoalan lain, seperti KKS yang tidak terdistribusi dan tidak transaksi di Kabupaten Kebumen, bisa jadi karena keluarga yang merantau dan tidak bisa dihubungi, meninggal dan tidak ada ahli waris, atau ahli waris menolak bantuan. Bisa juga karena pindah domisili, hingga tidak hadir saat penditribusian KKS.

"Kami berharap, melalui kunjungan kerja ini, akan terlaksana dialog dan tukar pikiran antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan DPR RI sehingga akan muncul masukan yang membangun yang dapat meningkatkan kinerja dan menambah penyempurnaan demi penyempurnaan pada pelaksanaan kebijakan yang dirasa masih kurang optimal penerapannya di Kabupaten Kebumen."

Dalam kunjungan ini, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sebesar Rp500 juta yang diterima Pemkab Kebumen untuk masyarakat. Bantuan berupa sembako, dua kendaraan motor roda tiga, alat bantu bagi penderita disabilitas. Kemudian bantuan untuk para UMKM.

Bantuan yang sama juga diberikan dari Kementerian Agama sebesar Rp 2,1 miliar untuk 1502 para guru ngaji, kemudian bantuan untuk para guru TK atau Raudlatul Athfal sebesar Rp2,6 miliar untuk 4.549 penerima. Ada juga bantuan untuk 4.748 santri dengan total bantuan Rp7,4 miliar. (al/dp)