KEBUMENKAB.GO.ID - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah melaksankan Uji Publik pada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Uji Publik dilaksanakan melalui zoom meeting mulai 24 November-26 November 2020 merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan setiap tahun oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. 

Pemerintah Kabupaten Kebumen pun ikut melaksanakan Uji Publik bersama Kabupaten Banyumas, Batang, Brebes, Kendal, Karanganyar, Klaten dan Kudus, Rabu (25/11). 

Uji Publik kali ini khusus untuk menilai kualitas layanan informasi informasi publik terutama keterbukaan informasi terkait penanganan Covid-19.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui video conference dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Ahmad Ujang Sugiono yang mengikuti jalannya acara dari Ruang Arungbinang Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Turut mendampingi  Sekretaris Daerah Ahmad Ujang Sugiono, diantaranya Plt Asisten 1 Sekda Amin Rahmanurasyid dan Kepala Dinas Kominfo Cokro Aminoto beserta Kabid IKP Dinas Kominfo Dewi Indri Astuti selaku PPID Utama.

Salah satu panelis, Irma Hidayana - CO Lead LAPORCOVID19 juga menyampaian apresiasi nya karena Kabupaten Kebumen dinilai cukup update dalam memberikan data perkembangan Covid-19 secara lengkap. Tidak hanya di jumlah kasus, namun hingga data jumlah Rapid Test dan PCR  Swab Test. 

Dijelaskan Sekda Ahmad Ujang Sugiono, Kabupaten Kebumen dalam Uji Publik ini menyampaikan implementasi keterbukaan informasi publik di masa pandemi Covid-19. 

"Kami sampaikan apa yang sudah dilakukan, salah satunya terkait data dan perkembangan Covid-19 di Kabupaten Kebumen yang bisa dilihat melalui website corona.kebumenkab.go.id," jelas Sekda Ahmad Ujang Sugiono

Ahmad Ujang juga menyampaikan keterbukaan informasi itu sudah dibuktikan salah satunya yaitu bahwa saat ini seluruh Desa, Kecamatan dan OPD memiliki website bahkan Dinas Kominfo yang membawahi langsung juga melakukan pemeringkatan untuk pengelolaan website di semua OPD, Kecamatan hingga Desa. 

"PPID Desa di Kabupaten Kebumen baru 20% harapannya semua desa nantinya memiliki PPID sehingga akan mendorong semua OPD dan Kecamatan/Desa semakin terbuka dalam memberikan informasi ke publik," pungkas Ahmad Ujang (dp)