KEBUMENKAB.GO.ID - Pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangungan Daerah (RKPD) Tahun 2021 di Ruang Jatijajar kompleks pendopo rumah dinas Bupati, Senin (20/1). 

Seperti diketahui, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, dan RKPD dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam rangka penyusunan RKPD, Bappeda melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen ini menekankan pada proses partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pelaksana pembangunan daerah, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang. 

Pertumbuhan Ekonomi Kebumen Naik, Kemiskinan Berkurang 

Bupati KH Yazid Mahdz yang hadir dan membuka acara menyampaikan paparan diantaranya tentang evaluasi capaian makro pembangunan daerah, dimana disampaikan terkait laju pertumbuhan ekonomi selama selama tahun 2013-2018 serta tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada kisaran angka 5±1%. Tak hanya itu, Selama 2015-2019 penurunan angka kemiskinan semakin membaik dan progresif yaitu sebesar 3,62% (0,91% per tahun) atau penduduk miskin berkurang sebesar 40.560 jiwa (10.140 jiwa per tahun).

Tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2015-2019 cenderung menurun, namun demikian angkanya masih lebih tinggi daripada angka kemiskinan Jateng dan Nasional. Angka kemiskinan Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebesar 16,82% sudah melebihi target dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 16,98%.

Trend tingkat inflasi Kebumen 2013-2019 cenderung menurun dan berada di bawah angka Jateng dan Nasional. Untuk tingkat pengangguran selama 2013-2019 cenderung meningkat, dan angkanya juga lebih tinggi dari tingkat pengangguran.

Prospek indikator makro ekonomi Kabupaten Kebumen tahun 2021 diproyeksikan untuk pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 3 +/- 1%, tingkat kemiskinan 15,45% dan tingkat Pengangguran terbuka 4 +/-1%. 

Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz berharap konsultasi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pelaksana pembangunan daerah ini, dapat menjaring banyak aspirasi.

"Melalui konsultasi publik semacam ini diharapkan pemkab bisa memperoleh saran dan masukan prioritas pembangunan di tahun anggaran 2021. Dimana fokus pembangunan yakni pengembangan perekonomian masyarakat menuju agrobisnis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan," ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa penyusunan didasarkan pada aspirasi masyarakat baik melalui musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang), usulan SKPD dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua unsur digabungakan menjadi satu dan disesuaikan dengan kemampuan dari keuangan daerah dan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang sudah dibuat.

"Dalam penyusunannya memperhatikan skala prioritas pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat. Serta harus ada harmonisasi dengan pemerintah pusat terutama program presiden, pemerintah provinsi maupun pertangungjawaban sosial dan lingkungan dari dunia usaha. Sehingga program dan kegiatan bisa berjalan sinergis." tambahnya. 

Beberapa isu strategis pembangunan 2021 juga dibahas dalam kegiatan yang juga dihadiri Sekda Ahmad Ujang Sugiyono, Staf Ahli Bupati serta seluruh OPD, Pimpinan dan Anggota DPRD, yakni : 
1. Kualitas dan daya saing ekonomi
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
3. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
4. Kualitas dan daya saing infrastruktur serta pemerataan pembangunan wilayah
5. Kualitas dan daya saing tata kelola pemerintahan

Dalam konsultasi publik RKPD 2021 ini disampaikan pula pemaparan kerangka keuangan daerah oleh Kepala Bapeda Pudjie Rahayu. 

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara konsultasi publik. (dp)