KEBUMENKAB.GO.ID - Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Kebumen, melakukan audiensi dengan Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz, Selasa sore (16/11) di Rumah Dinas Bupati. 

Kedatangan DPK Kebumen adalah untuk menyampaikan rekomendasi atas hasil kajian DPK terkait beberapa hal menyangkut dunia pendidikan di Kebumen.

Ketua DPK Kebumen Triswanto S Pd MMPd mengatakan, beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain adalah tentang penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi. 

Menurut tokoh pendidikan yang pernah menjadi reporter sepakbola ini, permasalahan ini cukup dilematis, sebab jarak tempuh beberapa siswa dari rumah ke sekolah cukup jauh dan tidak dilalui rute/trayek angkutan umum. Hal tersebut mendorong beberapa orangtua siswa lebih memilih memberikan fasilitas kendaraan bermotor bagi anaknya untuk bersekolah. Pada sisi lain, hal tersebut berbenturan dengan UU lantaran banyak siswa yang belum berhak atas kepemilikan SIM lantaran belum berumur 17 tahun. 

Angkutan Gratis Kurang Diminati Pelajar

Masih tentang transportasi, pada beberapa wilayah angkutan gratis tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pelajar. Sementara pada beberapa wilayah lainnya, angkutan gratis pelajar nampak kewalahan melayani pengguna. 

Selain kebutuhan SIM bagi pelajar dan angkutan gratis yang kurang diminati pelajar, DPK Kebumen juga merekomendasikan untuk menyusun perimbangan yang ideal dalam hal zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. 

Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan H Amirudin SIP MSi menyambut baik dan berterimakasih atas respons DPK Kebumen terhadap perkembangan pendidikan di Kebumen. 

Terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan DPK, Bupati menanggapi secara positif. Bupati juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi kewenangan daerah, salah satunya bidang pendidikan. Sehingga menurutnya Pemkab tidak akan mengesampingkan masukan-masukan positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Kebumen.  Menurutnya, pengembanan dan peningkatan pendidikan adalah pekerjaan simultan yang melibatkan kerjasama banyak pihak termasuk komitmen Pemerintah Kabupaten untuk selalu menempatkan pendidikan sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah. (ims)