KEBUMEN- Penanggulangan kemiskinan di kabupaten berslogan Beriman ini terbaik kedua se-Jateng. Kabupaten Purbalingga yang saat ini tengah menunggu evaluasi Raperda tentang percepatan penanggulangan kemiskinan itu pun belajar dari Kebumen.

Hal itu terungkap saat kunjungan DPRD Kabupaten Purbalingga ke DPRD Kabupaten Kebumen, Kamis (14/1).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Purbalingga Hariani Indah itu disambut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Miftahul Ulum yang kemudian dilaksanakan pertemuan di ruang rapat paripurna lantai dua. Dalam pertemuan itu dihadiri kalangan eksekutif, baik Pemkab Purbalingga maupun Kebumen.

Tampak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Puji Rahayu, Kepala Dinas Kesehatan Rini Kristiani, Kepala Bapermades Amirrudin, Kepala Disnakertransos Dwi Sulistyanto, Kepala UPT Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K) Kebumen Cokro Aminoto, dan Kasubid Kesra pada Bappeda Kebumen Puji Lestari.

“Kedatangan kami di sini untuk belajar, karena Kebumen terbaik kedua se-Jateng terkait percepatan penanggulangan kemiskinan.” Sedangkan di Purbalingga saat ini tengah menunggu evaluasi terkait Raperda inisiatif tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Manajemen Keroyokan

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen Akhsin, penanganan kemiskinan di Kebumen sudah terstruktur. Di samping itu dilakukan komitmen bersama serta menggunakan data base yang jelas dan indikator kemiskinan yang sudah ditetapkan.

“Karena itu, kami pertanyakan terkait masih tercatatnya Kebumen sebagai kabupaten termiskin nomor dua se-Jateng,” terangnya. Kepala UPT P2K Kebumen Cokro Aminoto mengemukakan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan manajemen keroyokan.

Di UPTyang dipimpinnya terdapat 36 kriteria untuk menentukan status miskin. Per 2016 sudah ada sekitar 400 rumah tangga miskin yang berkunjung ke UPT di Jalan Sarbini Kebumen itu.

Kepala Dinkes Kebumen Rini Kristiani menambahkan, memiliki program prowarga miskin. Seperti Jamkesda yang sudah mengintegrasikan 731.654 jiwa warga miskin dibiayai negara atau sekitar 56,27 persen penduduk yang mendapat perlindungan kesehatan.

“Total lebih dari 900 ribu warga kebumen atau sekitar 75,02 persen sudah tercover jaminan kesehatan, baik dari program pusat maupun daerah,” terang Rini yang juga melayani warga miskin nonjaminan kesehatan dengan rekomendasi dari P2K. Kepala Bapermades Amirudin mengatakan, Kebumen juga memiliki sistem informasi desa sebagai basis data. Dan sebanyak102 desa sudah online.

Penentuan warga miskin pun menggunakan sistem rangking melalui musyawarah desa. (K5-32)

sumber : suaramerdeka.com