KEBUMEN – Keberadaan Guru Tidak Tetap (GTT) memang antara ada dan tiada. Meski sangat dibutuhkan, tapi keberadaannya kerap tidak dipedulikan. Terbukti, tingkat kesejahteraannya masih jauh di bawah guru PNS. “Maka jika GTT/PTT sampai mogok kerja, bisa dipastikan keberadaan dunia pendidikan di Kabupaten Kebumen akan lumpuh total,” ucap Ketua PGRI Kabupaten Kebumen Tukijan SPd.

Dijelaskannya saat ini jumlah seluruh GTT/PTT mencapat sekitar 3.000 orang. Rata-rata jumlah guru PNS di setiap sekolah SD hanya tiga sampai orang saja. Selain itu untuk operator, guru kelas, tanaga administrasi dan perpustakaan dilakukan oleh GTT/PTT.

“Mereka tidak diakui dengan tidak adanya SK dari Pejabat Pembina kepegawaian. saat ini SK yang mereka terima justru dari komite. Mereka juga tidak diperhatikan, dibuktikan dengan honor yang sangat kecil,” tuturnya.

Sebuah SD lanjutnya, idealnya mempunyai satu kepala sekolah, enam guru kelas, satu guru agama, satu guru olah raga, satu penjaga, satu tenaga admin dan satu tenaga perpustakaan. Kondisi saat ini jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PNS. Bahkan 100 persen tenaga operator yang berada sekolah dilaksanakan oleh PTT.

“Bayangkan jika mereka mogok satu pekan saja, maka jelas akan membuat repot seluruh SD di Kabupaten Kebumen,” terangnya.

Sementara itu Bendara PGRI Drs H Bambang Widadi mengatakan, saat ini jumlah guru SD yang pensiun rata-rata 20-25 orang perbulan. Artinya sekitar 200 guru SD pensiuan selama satu tahun.

Dan kondisi saat ini di Kabupaten Kebumen kekurangan guru kelas sebanyak 811 orang. Dengan adanya terus pengurangan jumlah guru PNS SD, maka kebutuhan guru tersebut ditopang dengan adanya GTT. Sudah seharusnya Pemda Kebumen lebih memperhatikan keberadan mereka. Bahkan jika hal ini dibiarkan selama tiga tahun kemungkinan jumlah guru PNS tinggal sangat sedikit.“Jika honor GTT diambilkan dari daerah, sekolahan dan komite, tentunya nasib para GTT/PTT akan lebih baik,” bebernya. (mam/nun/ Radar Banyumas /LintasKebumen©2015)