KEBUMEN – Fraksi Keadilan Nurani (FKN) DPRD Kebumen menyoroti realisasi pendapatan daerah pada APBD 2014. Sebab dalam APBD 2014 masih didominasi pendapatan transfer sebesar 87,64 persen. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 12,30 persen.

Ketua FKN, Nur Hidayati saat rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi mengatakan dalam kondisi ini perlu adanya penggalian potensi peningkatan pendapatan kecuali pendapatan retribusi daerah.

Selanjutnya, belanja daerah setelah perubahan hanya terserap 92,98 persen, yaitu sebesar Rp 1, 9 miliar lebih. Sehingga ada anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 143,9 miliar.

“Dilihat dari prosentase serapannya yang rata rata angka 90 persen, kami berpendapat bahwa sangat diperlukan perencanaan dan program yang lebih matang dan terukur.Terlebih pada belanja hibah yang capaiannya hanya 70 persen,” tuturnya

Selain itu, FKN juga mengkritisi belanja untuk pembangunan gedung mempunyai alokasi yang sangat tinggi dibanding dengan belanja lainnya. FKN menyayangkan pengalokasian anggarannya yang sangat fantastis, meski belanja bangunan dan gedung itu penting tetapi perlu dipertimbangkan sisi prioritas dan kemanfaatan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan dan program program pembangunan yang dijalankan baru sebatas menghasilkan output namun belum melahirkan outcome. FKN belum melihat keterkaitan langsung dampak dan manfaat dari program dan alokasi anggaran yang dijalankan pemerintah untuk masyarakat. Dari program yang digulirkan belum nampak sustainabilitas dan kontinuitas. FKN berpendapat peningkatan pendapatan dan besarnya belanja daerah belum berdampak optimal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen. (ori)

sumber : radarbanyumas.com