KEBUMEN – Bupati Kebumen Buyar Winarso mengingatkan segenap aparat birokrasi, terutama sektor perencanaan dan perizinan agar bersiap guna menerima dampak luberan investasi dari pembangunan Bandara Kulonprogo, DIY.

”Lima sampai sepuluh tahun ke depan Kebumen akan menjadi sasaran investor luar daerah setelah Bandara Internasional di Kulonprogo beroperasi. Ini semua membutuhkan kesiapan kita mulai dari perizinan yang lebih mudah serta lokasi berinvestasi yang aman dan nyaman,” tandas Bupati kepada para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Aula Pemkab, Senin (12/1) kemarin.

Bersamaan itu bupati didampingi Sekda Adi Pandoyo dan para asisten sekda me­nyerahkan DIPA kepada kepala SKPD dan kepala sekolah, menandatangani Pakta Integritas dengan para pejabat SKPD serta menandatangani Prasasti Peresmian Kantor Pemerintah Daerah. Sekaligus dibarengkan dengan Pekan Panutan Pembayaran PBB serta sosialisasi BPJS Bidang Ketenaga­kerjaan.

Bupati secara khusus meminta Bappeda menyiapkan pemetaan wilayah dari barat sampai timur untuk lokasi investasi. Mengingat, lokasi Bandara Kulonprogo masih satu jalur dengan kawasan pesisir selatan Kebumen. Kepada Badan Pela­yanan Perizinan Terpadu juga diminta melakukan perubahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah dan cepat.

Bahkan Bupati meminta agar pengurusan perizinan untuk investasi prosesnya bisa dipercepat. Bila semua syarat sudah terpenuhi, harus bisa dilayani sehari jadi. Sepanjang tidak ada kendala yang berarti, semestinya proses sehari jadi itu bisa terwujud. Apalagi kantor perizinan pun sudah dibenahi.

Sarana Kerja

Menurut Bupati, sejak ia menjabat empat tahun lalu sudah memetakan potensi sarana dan prasarana daerah. Bahkan sampai saat ini sudah tiga belas kantor dinas dan SKPD di Pemkab dibangun supaya bisa menunjang sarana kerja agar lebih nyaman.

”Meskipun belum semua, sebagian besar kantor pemerintah sudah kami benahi supaya bisa memberikan kenyamanan kerja guna melayani masyarakat,” tandas bupati.

Di sisi lain, Buyar meminta segenap aparat PNS untuk tidak takut dalam melangkah. Namun dalam bekerja harus tetap mengacu kepada aturan yang berlaku mulai dari perundangan, keppres, kepmen hingga perda. Bahkan bupati berharap agar segenap aparat  birokasi menguasai bidang tugasnya secara cermat.

Selain itu, rasa memiliki atau handarbeni segenap pejabat hingga staf terhadap bidang tugas maupun sarana kerja harus terus ditumbuhkan. Jangan sampai ada pihak lain atau lembaga di luar pemerintah yang justru mengetahui bidang tugas di pemda.

”Saya sering ditanya kenapa pak bupati tetap membangun rumah dinas. Kan sudah tidak nyalon lagi. Ya saya jawab, ini karena saya merasa memiliki. Meskipun tidak nyalon lagi tetap saja kantor pendapa kabupaten saya benahi agar setelah pensiun kondisi kantor bupati makin baik,” tandas dia. (B3-78)

sumber : suaramerdeka.com