KEBUMEN - Penantian Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan beras miskin (raskin) ke-13 seperti tahun sebelumnya dipastikan pupus. Hingga mendekati Lebaran tahun ini, ternyata tidak kunjung ada surat pemberitahuan dari pemerintah terkait adanya raskin ke-13 tersebut.

"Artinya, raskin ke-13 kemungkinan besar tidak ada untuk tahun ini," kata Kepala Gudang Bulog Kebumen Surip kepada Suara Merdeka, kemarin.

Hal senada juga dikatakan Kabag Perekonomian Setda Pemkab Kebumen Wahyu Siswanti. Menurutnya, tahun ini tidak seperti sebelumnya, di mana saat menjelang Lebaran RTM diberikan raskin ke-13 sebagai langkah antisipasi lonjakan harga dan inflasi.

Tahun lalu yang mengalami kenaikan BBM berulangkali itu pun terdapat alokasi raskin sebanyak 15 kali dalam setahun. "Dari 12 alokasi raskin per tahun tersebut ada tambahan tiga kali lagi untuk raskin ke-13," terang Wahyu.

Tahun ini, distribusi raskin untuk November dan Desember telah dilakukan sebelum Pileg lalu. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerepotan jika ada raskin ke-13. Namun ternyata, raskin yang ditunggu-tunggu itu belum juga muncul. Bahkan hampir dipastikan tidak keluar mengingat waktunya sudah sangat mepet. "Dalam waktu kurang dari seminggu ini kayaknya tidak mungkin dikeluarkan raskin ke-13," imbuh Wahyu.

Suplai

Untuk pemberitahuan melalui surat saja, kata Wahyu, tidak mencukukpi, dari mulai pusat ke provinsi, selanjutnya ke pemkab dan diteruskan ke kecamatan dan desa-desa. Belum lagi sampai pendistribusian raskinya.

Hingga beberapa bulan ke depan pun kosong pembagian raskin. Proses berikutnya sekitar akhir Januari atau awal Februari 2015 mendatang. Selama ini, jumlah penerima raskin di Kebumen sebanyak 107.486 rumah tangga miskin (RTM). Data tersebut dari Tim nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) by name by address. Selanjutnya data tersebut akan disesuaikan di tingkat kecamatan dan desa untuk penyaluran raskin berikutnya.

Wahyu mengatakan, penyaluran raskin selama ini sudah berjalan selama 15 tahun. Mengenai rencana Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang akan menyuplai raskin ke Bulog, pihaknya mengaku belum mengetahuinya. Namun pada prinsipnya, memang perlu adanya perubahan terkait mekanisme pengadaan dan penyaluran raskin.

Dari hasil evaluasi selama ini lebih pada penyaluran raskin yang kurang tepat sasaran. Pasalnya, penyaluran hingga tingkat masyarakat justru dibagi rata. Padahal, seharusnya jatah per RTM yakni 15 kg. Pihak desa beralasan jumlah warga yang miskin lebih dari jumlah yang ditentukan.

Masalah lainnya yang ditemukan dari monitoring dan evaluasi yakni terdapat beda harga. Raskin per kilogram hanya Rp 1.600, namun yang dibayarkan RTM acapkali lebih dari harga itu karena ada yang dibawa hingga tingkat RT dan terdapat ongkos tambahan.

"Jika menemukan hal seperti ini tinggal dikomunikasikan apakah untuk ongkos angkut atau kas desa," terang Wahyu. (K5-78)

sumber : suaramerdeka