KEBUMEN - Predikat kabupaten termiskin nomor dua se-Jateng membuat Pemkab Kebumen harus berpikir keras mencari terobosan untuk percepatan penanggulangannya.

Rencana yang telah disusun Bappeda Kebumen ternyata mengundang ketertarikan dari sejumlah daerah yakni Bali dan Subang, Jawa Barat.

Mereka melakukan studi banding terkait penanggulangan kemiskinan di Kebumen, Senin (16/12). Kunjungan dari dua daerah tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Djuwarni AmdPd dan Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen Drs Sabar Irianto. Selanjutnya dilakukan pertemuan di ruang rapat Bappeda.

Hadir Camat Padureso R Agung Pambudi dan Kades Pejengkolan Muslimah serta jajaran Bappeda Kebumen antara lain Kabid Pemsosbud Drs Isnadi MAP dan Kasubid Kesra Puji Lestari SSos MPA. Juga Koordinator Solidaritas untuk Peduli Anggaran (Sapa) Subang, Deden Dedy Tardiyo, perwakilan dari Yayasan Maha Boga Marga, Luh Debora Murthy serta dari Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Mustika Aji dan Gunung Wuryanto.

Dalam pemaparannya, Kepala Bappeda Sabar Irianto mengatakan, langkah awal dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Bupati Buyar Winarso yakni memperbaiki sebanyak 14.428 rumah tidak layak huni. "Sampai tahun ini, sudah ada tujuh ribu rumah tidak layak huni yang sudah ditangani," katanya.

Didukung Regulasi

Percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut lantas didukung regulasi berupa Perda, Perbup, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kemiskinan, pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2KDes), Rorum Millenium Development Goals (MDGis) serta kerjasama dengan lembaga lokal melalui Sistem Informasi Desa (SID).

"Kita juga alokasikan anggaran untuk kecamatan dan Desa minimal 8% dari belanja langsung APBD dan APBDes," imbuh Sabar.

Bahkan dalam realisasinya, lanjut Sabar lebih dari angka minimal tersebut. Untuk kuota kecamatan sendiri sebesar Rp 8 miliar dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2014 mendatang sebesar Rp 35 miliar.

luh Debora Murthy mengatakan, kemajuan Kebumen dalam membuat perencanaan itu antara lain dengan dibentuknya TP2KDes.

"Di daerah kami (Bali) belum ada. Baru tingkat kecamatan dan belum sampai ke desa," imbuhnya.

Deden Dedy Tardiyo menambahkan, di Kebumen juga telah memiliki bank data yang bisa digunakan oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhannya. Sementara di daerahnya (Subang) tidak ada.

Bahkan data yang dimiliki daerah setempat cenderung berbeda dari satu instansi dengan instansi lain.

"Di Kebumen sudah tidak ada lagi ego sektoral seperti di tempat kami," kata dia. (K5-91)

sumber : suaramerdeka