KEBUMEN - Sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diberlakukan per Januari 2014 mendatang dinilai masih minim dilakukan.

Akibatnya, sampai saat ini masyarakat belum mengetahui secara rinci program yang akan menggabungkan beberapa BUMN, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri, ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Padahal, semua masyarakat berhak atas informasi publik tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Excecutive Media Lintas Komunitas Jakarta, Ahmad Faisol dalam acara Workshop Sosialisasi dan Pelatihan Akses Informasi Publik di Desa Kutosari, Kebumen, Minggu (25/8). Kegiatan pendampingan berbasis komunitas itu tak hanya dilakukan di Kebumen, tetapi juga di Wonosobo, Porong Sidoharjo dan Lumajang Jawa Timur. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas SDM penerima manfaat berbasis komunitas.

Ahmad mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut dari program Akses Informasi Berbasis Komunitas (Asik) pada 2013. Pada pertemuan tersebut merekomendasikan perlunya masyarakat mengetahui secara rinci rencana peralihan Jamkesmas, Jamkesda ke BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2014.

"Sejumlah kalangan khawatir peralihan atau penggabungan itu tidak tepat sasaran dan menjadi masalah baru di masyarakat," kata dia.

Pendataan

Sebab dia menambahkan pada program Jamkesmas dan Jamkesda masih banyak persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Utamanya pada masalah pendataan penerima program. "Program ini harus diawasi bersama," tegasnya.

Menurut dia, masyarakat harus diarahkan untuk ikut mengakses dan mengawasi program tersebut, sehingga bisa berjalan dengan baik. Setiap masyarakat miskin idealnya memastikan apakah dirinya sudah terdaftar dalam program tersebut atau tidak.

"Informasi itu bisa diakses melalui dinas terkait yang ada di daerah. Masyarakat juga bisa bertanya tentang mekanisme program JKN sekaligus memantau transportasi anggaran yang digunakan," tuturnya. (K42-91)

sumber : suaramerdeka