SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat pelaksanaan program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan sebagai upaya mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Sejak diluncurkan pada 2019 hingga 2025, program ini telah menjangkau 452 desa dampingan yang tersebar di 18 kabupaten prioritas di Jawa Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyampaikan bahwa program tersebut telah berjalan selama lima tahun dan menjadi bagian penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat, agar pelaksanaan program desa dampingan dapat berjalan secara maksimal.

Menurut Taj Yasin, pembangunan ekonomi tidak seharusnya terpusat di wilayah perkotaan saja, melainkan harus dimulai dari desa. Desa memiliki peran strategis sebagai penopang ketahanan pangan sekaligus fondasi utama perekonomian daerah.

“Ketika ekonomi desa tumbuh dengan baik, maka dampaknya juga akan dirasakan oleh wilayah perkotaan,” ujar Taj Yasin dalam Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (17/12/2025).

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Tengah, Taj Yasin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berperan aktif dalam menggerakkan program desa dampingan. Menurutnya, kontribusi para pemangku kepentingan sangat berperan dalam mendorong kemandirian desa dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Ia menegaskan bahwa semangat Ngopeni Nglakoni merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Setiap persoalan dan aspirasi warga harus direspons secara cepat dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret.

Dalam pelaksanaannya, program desa dampingan mengusung sembilan metode intervensi penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh berbagai sumber pendanaan, mulai dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), Baznas, hingga APBN yang disalurkan langsung ke pemerintah desa.

Hingga kini, ratusan desa dampingan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang positif. Pada 2026, program ini akan tetap difokuskan pada 16 kabupaten dengan target penurunan kemiskinan ekstrem pada 2027. Saat ini, tingkat kemiskinan Jawa Tengah tercatat sebesar 9,48 persen dan ditargetkan dapat ditekan hingga mencapai 9 persen.

Sejumlah program intervensi telah direalisasikan, antara lain pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni, 7.523 unit jamban, serta penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga. Selain itu, pembangunan jaringan air bersih, infrastruktur jalan dan jembatan desa, fasilitas umum, serta program sosial di bidang pendidikan juga terus digencarkan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi ini tidak hanya menilai pelaksanaan program tahun 2025 dan perencanaan 2026, tetapi juga menjadi sarana publikasi panduan pelaksanaan program satu OPD satu desa dampingan menuju desa yang lebih berdaya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, peran CSR perusahaan dan perguruan tinggi dapat semakin ditingkatkan dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program pendampingan desa.

 

Sumber : jatengprov.go.id

Desa-Dampingan2.jpg Desa-Dampingan3.jpg Desa-Dampingan4-1024x682.jpg Desa-Dampingan5-1024x682.jpg Desa-Dampingan6-1024x682.jpg