SEMARANG – Pelayanan publik tidak semata-mata diukur dari kecepatan, tetapi dari kehadiran dan kepedulian pemerintah dalam mendengar kebutuhan masyarakat. Cepat saja tidak cukup, pelayanan juga harus terasa dekat dan menyentuh.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang selaras dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan sisi humanis. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi yang tetap berpijak pada kebutuhan warga.

Salah satu bentuk nyata ikhtiar tersebut adalah aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN). Aplikasi resmi Pemprov Jawa Tengah ini dirancang sederhana dan mudah digunakan, namun membawa perubahan besar dalam pola pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi menunggu aduan, melainkan membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat.

Aplikasi JNN dapat diunduh melalui perangkat Android dan iOS. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, serta melaporkan keluhan layanan publik dalam satu platform terpadu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menyampaikan bahwa pengembangan JNN terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperpendek jarak antara pemerintah dan warga.

Di dalam JNN tersedia berbagai fitur layanan, antara lain kanal pengaduan 24 jam, call center 150945 (Isogas), informasi berita Jawa Tengah, bursa kerja terintegrasi dengan e-Makaryo, layanan Trans Jateng, pengecekan pajak kendaraan, data fasilitas kesehatan, layanan Dukcapil, ruang Zilenial, hingga fitur khusus Mudik Natal dan Tahun Baru.

Pada fitur Mudik Nataru, masyarakat dapat memantau lokasi posko, kondisi lalu lintas, rest area, CCTV kepadatan, fasilitas kesehatan, informasi SPKLU, serta prakiraan cuaca guna menunjang perjalanan yang aman dan nyaman.

Sejak diluncurkan oleh Gubernur Ahmad Luthfi pada Agustus 2025, JNN telah digunakan oleh 7.034 warga hingga Desember 2025. Tercatat sebanyak 9.247 aduan masuk, dengan 3.020 aduan disampaikan langsung melalui aplikasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 59 persen atau 5.449 aduan telah berhasil ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses.

Bagi Pemprov Jawa Tengah, angka tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Meski teknologi terus dikembangkan, Pemprov Jawa Tengah menyadari bahwa tidak semua warga terbiasa menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, pelayanan tatap muka tetap dihadirkan melalui program Kantor Gubernur Rumah Rakyat. Melalui program ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung tanpa hambatan birokrasi.

Layanan Kantor Gubernur Rumah Rakyat tidak hanya tersedia di Semarang, tetapi juga di eks Bakorwil Pati, Solo, dan Banyumas. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah memilih mendekati masyarakat, bukan menunggu masyarakat datang.

Beragam aduan masyarakat yang masuk, mulai dari infrastruktur jalan, penerangan umum, fasilitas publik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial, menjadi sarana kontrol publik terhadap kinerja pemerintah.

Program JNN dan Kantor Gubernur Rumah Rakyat mencerminkan arah kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen yang menekankan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan membumi. Teknologi dimanfaatkan sebagai jembatan kedekatan, bukan sebagai penghalang.

Pada akhirnya, pelayanan publik yang baik bukan diukur dari kecanggihan teknologi atau megahnya gedung pemerintahan, melainkan dari kesungguhan pemerintah untuk hadir, mendengar, dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Di Jawa Tengah, kehadiran itu dirawat melalui layar ponsel hingga ruang layanan tatap muka, agar negara benar-benar terasa dekat dalam kehidupan sehari-hari warga.

IMG-20251228-WA0032-1536x1024.jpg IMG-20251228-WA0028-scaled.jpg