Jateng Pacu Digitalisasi Keuangan, Internet Masuk Desa Dukung Transaksi QRIS

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi semakin tingginya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh masyarakat dalam aktivitas transaksi keuangan sehari-hari.

Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jateng terus memperluas akses internet hingga ke wilayah pedesaan dan area blank spot, sehingga masyarakat di seluruh pelosok dapat menikmati layanan keuangan digital.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno—mewakili Gubernur Ahmad Luthfi—dalam acara “Rupiah Tresno Budoyo, Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri” di Rajawali Culture, Kota Semarang, Sabtu (1/11/2025) malam.

Sumarno menyampaikan bahwa penguatan jaringan digital sebenarnya telah dimulai sejak masa pandemi Covid-19 untuk mendukung administrasi desa, dan kini diarahkan pula untuk memperluas pemanfaatan teknologi dalam transaksi masyarakat. Menurutnya, digitalisasi keuangan membuat pembukuan lebih tertata dan mendorong transparansi, sekaligus meminimalisasi peredaran uang palsu karena semua transaksi dilakukan melalui QRIS.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah mencatat, hingga saat ini sudah ada 866 titik desa blank spot yang telah difasilitasi jaringan internet oleh Pemprov Jateng. Sepanjang tahun 2025 saja, jaringan internet gratis telah tersedia di 327 desa, terdiri dari 195 desa blank spot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir. Pemprov menargetkan seluruh wilayah blank spot di Jawa Tengah dapat terlayani internet pada 2029.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menambahkan bahwa Jateng merupakan salah satu provinsi dengan tingkat adopsi QRIS tertinggi di Indonesia. Teknologi ini sudah diterapkan pada layanan transportasi, pembelian gas elpiji, hingga tiket destinasi wisata.

Rahmat menegaskan bahwa digitalisasi transaksi membantu memantau aktivitas UMKM dan mengurangi risiko penyimpangan pengelolaan keuangan, sehingga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman penggunaan QRIS dengan empat kabupaten, yaitu Grobogan, Rembang, Jepara, dan Blora.

Acara “Rupiah Tresno Budoyo” merupakan bagian dari rangkaian peringatan 200 tahun Perang Diponegoro. Melalui pertunjukan Opera Orchestra Diponegoro bersama Eko Dance Company, disampaikan pesan penting mengenai keadilan dalam perjuangan melawan VOC.

“Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari budaya. Tanpa budaya, ekonomi bisa berubah menjadi bentuk eksploitasi terhadap manusia dan alam,” pungkas Rahmat.

Sumber : jatengprov.go.id