Penambahan Biaya Pilkada 2020 Diajukan ke Pusat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen sepakat besaran tambahan biaya sebesar Rp. 22,5 Milyar untuk pengadaan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), rapid test dan penambahan 900 TPS untuk Pilkada 2020 pada Rabu 9 Desember mendatang diajukan ke Pemerintah Pusat. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi antara BPKAD, KPU, Bawaslu, Dinas Kesehatan, Bappeda dan OPD terkait lainnya di Ruang Rapat Gedung BPKAD, Minggu (7/6).

Rapat yang dipimpin Kepala BPKAD, Aden Andri Susilo didampingi Kepala Bappeda, Pudji Rahaju dan Asisiten I Sekda Hery Setyanto berlangsung alot dalam kalkulasi anggaran untuk menemukan satu kesekapatan.

"Kita sepakat besaran anggaran tambahan ini diajukan ke Pemerinrah Pusat agar bisa memberi bantuan yang diambil dari APBN. APBD kita sudah relatif minim, butuh bantuan dari pusat khususnya pengadaan APD, rapid tes dan lainnya. Untuk biaya penambahan TPS kami bantu," ujar Aden jelang akhir rapat tersebut.

Aden menjelaskan, jika memang harus rapid tes, baiknya dilakukan di zona merah. "Hal ini untuk efisiensi dan efektifitas anggaran," kata Aden.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris II Gugus Tugas Covid 19 Kebumen, Teguh Kristiyanto mengatakan pada dua bulan kedepan diharapkan Kebumen sudah bisa memasuki kondisi new normal life atau kehidupan normal baru meski Covid-19 itu bukan berarti usai.

"Dalam waktu dekat kita bisa memasuki zona hijau di semua wilayah. Kasus covid 19 di kita sudah semakin melandai. Kendati demikian, masyarakat harus tetap diingatkan agar selalu menggunakan masker, jaga jarak dan tidak kontak fisik dengan orang yang ada didekatnya setiap keluar rumah," kata Teguh. (mn)