KEBUMENKAB.GO.ID - Menyikapi semakin bertambahnya orang yang terjangkir corona virus di berbagai wilayah, membuat Kebumen semakin mewaspadai dengan melakukan tindakan-tindakan preventif. Hal ini dilakukan juga sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur. 

Seperti diketahui, beberapa kali rapat digelar oleh pemkab untuk menghindari penyebaran COVID-19. Bahkan, usai melakukan video conference dengan Gubernur Jateng, Bupati bersama Wakil Bupati Kebumen dan jajarannya langsung menggelar rapat tindak lanjut penanganan corona. 

Breafing atau rapat tindak lanjut itu dipimpin langsung Bupati Kebumen dan Wakil Bupati bersama Forkompimda beserta Sekda, Asisten 1, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disdik dan Kepala Diskominfo. Kemudian, Kalakhar BPBD, Direktur RSUD dr. Soedirman beserta Direktur RSUD Prembun dan Kepala Disperindag serta Kepala Puskesmas se Kabupaten Kebumen.

Bupati Yazid Mahfudz menyampaikan beberapa hal pada seluruh pimpinan OPD yang hadir, termasuk anggota forkompinda, diantaranya himbauan agar masyarakat menggindari keramaian. Bupati juga menyampaikan, hingga saat ini kegiatan ekonomi di Kebumen masih berjalan stabil. ia berharap semua pemangku kebijakan bisa melakukan pengawasan pasar. Ia juga  berharap, masyarakat tidak panik. 

" Semua harus bersama-sama dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pengawasan pasar juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kegiatan ekonomi tetap stabil," ujar Bupati. 

Sementara itu, Wakil Bupati Arif Sugiyanto juga menjelaskan, bahwa untuk kegiatan massa seperti kegiatan keagaamaan yang mengumpulkan banyak orang, sifatnya masih himbauan. Arif juga meminta semua pihak melakukan pendataan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, maupun ketersediaan obat-obatan di rumah sakit. 

" Semua harus komit untuk bisa fokus dalam mencegah menyebarnya COVID-19," jelas Wakil Bupati. 

Usai breafing, Bupati beserta Wakil Bupati langsung mengunjungi RSUD dr. Soedirman Kebumen, untuk melihat langsung sejauh mana kondisi terkini dari rumah sakit pemerintah yang dijadikan rujukan lini 2 itu. (dp)