KEBUMEKAB.GO.ID – Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam Pemilu serta meningkatkan kesadaran demokrasi baik kwalitatif maupun kwantitatif jelang proses Pemilihan Bupati/Wakil Tahun 2020, Kantor Kesbangpol Kabupaten Kebumen menyelenggarakan Forum Diskusi Politik dengan tema "Penguatan Demokrasi Menyongsong Suksesnya Pemilihan Bupati/Wabup Kebumen Tahun 2020". Acara yang berlangsung di Hotel Grafika Gombong, Kamis (27/2) diikuti oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, anggota ormas dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Gombong, Sempor dan sekitarnya.

Acara forum diskusi menghadirkan narasumber Kabag Tata Pemerintahan Setda Kebumen Drs Agus Susanto MSi, Staf pengajar Universitas Sebelas Maret Surakarta Dr Sunny Ummul Firdaus SH MH dan Komisioner KPUD Kebumen Agus Hasan, SSi MT.

Dalam sambutan tertulis Wakil Bupati Kebumen yang disampaikan oleh Kabag Tata Pemerintahan Setda Kebumen Drs Agus Susanto MSi, dijelaskan bahwasanya Pilkada hakikatnya merupakan instrumen untuk menjamin kedaulatan rakyat dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan tetap menjaga kondusifitas masyarakat.

“Forum diskusi ini diharapkan bisa mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat dengan baik,’’ ucap Agus.

Sementara itu dalam paparannya, akademisi Universitas Sebelas Maret Surakarta Dr Sunny Ummul Firdaus SH MH mengatakan demokrasi bisa hilang dan ditinggalkan apabila tidak memiliki harapan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil dan setara. Agar demokrasi tidak mudah hilang maka seyogyanya setiap orang terlibat di dalam proses demokrasi itu. Sunny menghimbau agar masyarakat tidak hanya cukup sebatas memilih pemimpin dalam proses Pilkada.

“Partisipasi harus dikembangkan lebih luas menjadi partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian proses Pilkada seperti melakukan pemantauan dari masa kampanye, masa tenang kampanye, hari H saat pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pasca pemilihan,” jelas Sunny.

Di akhir paparan Sunny mengingatkan munculnya persoalan yang berpotensi timbul akibat Pilkada langsung diantaranya maraknya politik uang, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah yang telah dipilih secara demokratis hingga tingginya potensi konflik. Di akhir acara dilakukan diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. (tim)

forum-dikusi.jpg