KEBUMENKAB.GO.ID - Semua orang tanpa terkecuali  berhak mendapat layanan yang baik dari pemerintah. Tak terkecuali para penyandang difabel, khususnya penyandang tuna rungu di Kabupaten Kebumen yang hingga saat ini belum mendapat pelayanan optimal. Itu bisa kita lihat dari belum ada penyandang tunarungu yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau ASN. Bisa dipahami, kendala yang dihadapi jika ingin mempekerjakan tunarungu maka harus menyediakan penterjemah bahasa isyarat.

Kepala Dinas Sosial dan PPKB Kabupaten Kebumen, HA Dwi Budi Satrio, mengatakan penyandang tunarungu memiliki hak yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya dan dengan orang normal. Namun, selama ini yang sering menjadi kendala adalah masalah komunikasi.

Padahal di Kebumen sedikitnya tercatat ada sekitar 1300 penyandang disabilitas tuli. Sehingga perlu bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih. Sehingga penyandang disabilitas bisa bersosialiasi, punya rasa percaya diri tinggi dan memiliki kemampuan berkomunikasi.

Penerjemah Bahasa Isyarat Bersertifikat

Masalah lain yang dihadapi adalah, belum memiliki penerjemah bahasa isyarat bersertifikat. Dengan alasan itu, Dinas Sosial dan PPKB Kebumen menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat yang menghadirkan pelatih dari Bisindo.

Sedikitnya, 30 peserta mengikuti pelatihan yang jarang diselenggarakan tersebut. Mereka berasal dari sejumlah SLB, Gerkatin, dan panti asuhan. Bahkan Pemkab Kebumen, disebut-disebut sebagai pemerintah kabupaten pertama yang menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat dengan Bisindo.

Ia berharap dengan pelatihan bahasa isyarat tersebut, akan lahir penerjemah bahasa isyarat di Kebumen yang sudah diakui. Sehingga pelayanan terhadap penyandang tuna rungu akan semakin optimal. Budi berharap semua pihak bisa mendukung upaya  pemerintah menjadikan Kabupaten Kebumen menjadi kabupaten inklusi.

"Saya berharap masyarakat peduli kepada penyandang disabilitas bukan karena kasihan tapi memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensinya.  Kita semua wajib membantu demi kebersamaan hak baik pendidikan, informasi maupun pekerjaan. Kita ingin buat kabupaten kita sebagai kabupaten inklusi. Kita fasilitasi mereka jangan sampai kesulitan akses dalam berbagai hal," harapnya.