ANTARA dan KOMINFO bersama Menyatukan Negeri

KEBUMENKAB.GO.ID - Lembaga Kantor berita Nasional Indonesia "ANTARA" bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan informatika menyelenggarakan Pertemuan Nasional Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia. Forum tersebut dikemas dalam acara bertajuk "Peran Kominfo Menyatukan Negeri" yang digelar pada 11-12 Juli 2019 di Wisma Antara Jakarta. Lebih dari 200 Kepala Dinas Kominfo atau yg mewakili mengikuti pertemuan Nasional tersebut. Hadir mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen Kabid IKP Dewi Indriastuti SP.MM . Acara dibuka oleh Direktur Pemberitaan Antara Ahmad Munir. Dalam sambutannya beliau mengapresiasi pelaksanaan Pertemuan Nasional Kadis Kominfo Se-Indonesia tersebut dan berharap kegiatan ini dapat menjalin hubungan yang erat antara Lembaga Kantor Berita ANTARA dengan para kepala Dinas Kominfo sehingga mampu mengantisipasi banyaknya kabar hoax yang beredar di masyarakat. LKBN ANTARA memiliki peran serta kemampuan yang sangat unik karena memiliki jaringan biro dan koresponden yang luas sehingga bisa mendapatkan informasi dari narasumber terpercaya.

 Acara ini juga diisi pemaparan materi oleh Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis LKBN ANTARA Hempi N Prajudi dgn tema  SOLUSI KOMUNIKASI MEDIA TERINTEGRASI Dlm paparannya Hempi menyatakan Lembaga Kantor Berita ANTARA yang berstatus sebagai BUMN memiliki model bisnis yang berbeda dengan perusahaan media yang ada di Indonesia.  Salah satunya adalah berperan sebagai konsultan dan penyedia layanan terpadu komunikasi media (Integrated Media Communication Services). Ditegaskan oleh Hempi ANTARA dan Dinas Kominfo seluruh indonesia harus bersatu dan bersinergi. Diskusi semakin menarik dengan adanya  pemateri dari Kementrian Kominfo RI Prof Dr Henry Subiyakto SH MH selaku Staf Ahli Bidang Hukum yang menjelaskan terkait menangkal dan menangani hoax. Di sisi lain CEO Antara Digital Media yang sekaligus ketua pelaksana acara Darmadi berharap pertemuan para Kadis Kominfo se-Indonesia bisa membuka cakrawala baru bagi para pemangku kepentingan di daerah.